PROGRES.ID, JAKARTA – Sekitar dua ratus lebih karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) berunjuk rasa di sekitar Monumen Nasional (Monas), tepatnya di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).
Aksi ini menuntut pemerintah tetap mempertahankan status Kontrak Karya perusahaan tempat mereka bekerja dan kembali menginzinkan PTFI mengekspor konsentrat.
Dilansir detikNews (7/3), Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyebut Freeport lah yang membiayai ratusan karyawannya untuk demo ke Jakarta dan merupakan dalang di balik demonstrasi ini.
“Mereka datang yang biayai Freeport. Mereka datang sama saya minta bantuan dua pesawat saya tolak,” ujar Eltinus.
Eltinus menambahkan, bahkan ada kemungkinan yang berdemo di depan Kementerian ESDM hari ini sebenarnya bukan karyawan Freeport, cuma demonstran bayaran.
Sebab menurutnya, sebagian besar karyawan PTFI belum kena PHK, hanya dirumahkan sementara. Yang terkena PHK adalah pekerja-pekerja di perusahaan kontraktor rekanan Freeport.
“Jadi belum, di sana (Mimika) belum di-PHK, itu yang di-PHK pekerja kontraktor, begitu,” ucapnya.
Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika, mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Sebab, dengan perubahan KK Freeport menjadi IUPK, masyarakat Mimika dapat ikut memiliki saham Freeport.
“Sikap pemda dan seluruh masyarakat Papua kabupaten maupun provinsi jelas tetap dukung keputusan Presiden. Dengan putusan itu luar biasa, masyarakat pemilik tanah dan ulayat akan dapat bagian, itu menarik sekali buat Papua dan pemilik ulayat, dukung seratus persen,” tutupnya
Demonstran Membantah, dan Akan Tuntuk Bupati Mimika Jika Tidak Minta Maaf
Koodinator Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, Maikel Adi, membantah bahwa aksi demo mereka ke Jakarta disponsori oleh manajemen Freeport. Menurutnya, pihaknya membentuk gerakan ‘Sepuluh Ribu Sumbangan’ dengan pengumpulan dana dari karyawan Freeport. Total dana yang terhimpun dari solidaritas sesaama karyawan mencapai Rp 180 juta
“Tidak benar apa yang disampaikan Bupati kalau demo dibayari oleh Freeport. Kami ke sini sebagai gerakan solidaritas, tidak dibiayai oleh Freeport. Kami datang ke sini juga mengajukan cuti ke perusahaan. Pesawat dan akomodasi selama di Jakarta dari uang kita sendiri,” tegas Maikel, dilansir detikFinance (7/3).
Sementara itu, Juru Bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, Virgo Salusa, meminta Bupati Eltinus segera meminta maaf secara resmi atas pernyataannya tersebut. Jika tidak, pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Kami berikan tenggang waktu 24 jam kepada Bupati untuk segera meminta maaf secara resmi. Kami para pekerja akan menempuh jalur hukum jika tidak meminta maaf. Kami murni datang ke sini ke hadapan pemerintah agar dapat solusi keberlangsungan pekerjaan kami,” tegas Virgo. (dsy)
