PROGRES.ID – Upaya untuk membatasi kewenangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran kembali gagal di Senat. Resolusi tersebut ditolak untuk keempat kalinya, mencerminkan kuatnya perpecahan politik di Washington.
BBC menulis, jika disahkan, resolusi berbasis War Powers itu akan menghentikan keterlibatan militer AS dalam konflik tanpa persetujuan Kongres. Namun, hasil pemungutan suara menunjukkan penolakan dengan angka 52 berbanding 47, yang sebagian besar mengikuti garis partai di Senat yang saat ini dikuasai Partai Republik.
Meski kembali gagal, kubu Demokrat menegaskan tidak akan berhenti. Mereka berencana terus mengajukan resolusi serupa setiap pekan, dengan tujuan mencatat sikap masing-masing anggota parlemen terhadap konflik yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, beberapa senator Partai Republik mulai membuka kemungkinan perubahan sikap apabila konflik terus berlarut melewati bulan ini. Namun, untuk saat ini, mayoritas anggota partai tersebut tetap solid mendukung kebijakan Trump, termasuk langkah blokade militer terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Dalam wawancara yang ditayangkan Rabu, Trump menyebut konflik tersebut “hampir selesai”, meski sebelumnya memberikan berbagai perkiraan berbeda terkait durasi perang.
Menariknya, tidak semua Demokrat kompak. Senator John Fetterman justru ikut menolak resolusi yang bertujuan menghentikan perang.
Sementara itu, Senator Republik Josh Hawley menyatakan harapan agar konflik dapat segera diakhiri melalui jalur diplomasi dalam beberapa hari ke depan.
Berbeda dengan mayoritas partainya, Senator Rand Paul kembali menjadi satu-satunya anggota Republik yang mendukung upaya penghentian perang bersama Demokrat—untuk keempat kalinya.
Secara hukum, operasi militer AS yang berlangsung lebih dari 60 hari memerlukan persetujuan Kongres, sesuai ketentuan War Powers Resolution. Serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran sendiri diketahui telah dimulai sejak 28 Februari.
Rand Paul memperkirakan dukungan terhadap pembatasan perang bisa bertambah jika konflik melewati batas waktu tersebut. Meski demikian, Gedung Putih memiliki opsi memperpanjang tenggat hingga 30 hari dengan alasan keamanan nasional.
Di tengah situasi ini, Demokrat menegaskan akan terus mendorong resolusi serupa. Senator Tim Kaine mengatakan bahwa meskipun gagal, langkah ini penting untuk memperjelas kepada publik siapa pihak yang bertanggung jawab atas perang tersebut.
