PROGRES.ID – Perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menegaskan tuntutan agar negara-negara yang dianggap terlibat dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimintai pertanggungjawaban. Seruan itu disampaikan di tengah memanasnya polemik diplomatik di forum internasional.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, menyampaikan sikap tersebut melalui surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan. Surat itu merupakan tanggapan atas pernyataan enam negara Arab—Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania—yang sebelumnya mengkritik Iran di forum yang sama.
Dalam pernyataannya, Iravani menegaskan bahwa setiap negara yang berkontribusi terhadap tindakan yang melanggar hukum internasional, termasuk yang mendukung agresi terhadap kedaulatan Iran, harus dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menuntut negara-negara di kawasan Teluk Persia untuk memberikan kompensasi penuh atas kerugian material maupun non-material yang dialami Iran.
Lebih lanjut, Iran memperingatkan adanya ancaman serius terhadap stabilitas global akibat kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam merespons penggunaan kekuatan militer oleh AS dan Israel, serta dugaan keterlibatan negara lain yang dinilai memfasilitasi operasi tersebut.
Iravani juga menolak tudingan dari enam negara Arab yang menyalahkan Iran atas konflik tersebut. Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar dan justru mengabaikan fakta bahwa Iran menjadi pihak yang diserang. Ia menambahkan, bantahan negara-negara tersebut terkait penggunaan wilayah mereka untuk melancarkan serangan, jika benar sekalipun, tidak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan fasilitas militer di kawasan tersebut oleh pihak penyerang.
Dalam suratnya, Iran turut menyinggung pernyataan pejabat militer Amerika Serikat yang memuji peran sejumlah negara Arab sebagai mitra strategis, yang menurut Teheran menguatkan dugaan adanya keterlibatan tidak langsung dalam operasi militer terhadap Iran.
Konflik bersenjata ini disebut bermula pada 28 Februari lalu, ketika serangan udara menghantam Iran dan menewaskan sejumlah pejabat serta komandan militer senior. Iran kemudian melancarkan serangan balasan dalam puluhan gelombang yang menyasar target strategis milik AS dan Israel di kawasan.
Setelah sekitar 40 hari konflik berlangsung, gencatan senjata selama dua pekan yang dimediasi Pakistan mulai diberlakukan pada 8 April. Namun, upaya perundingan antara Teheran dan Washington belum membuahkan hasil konkret.
Presiden AS, Donald Trump, kemudian memperpanjang masa gencatan senjata secara sepihak sambil menunggu proposal baru dari Iran untuk melanjutkan perundingan. Meski demikian, pihak Iran belum menyatakan kesediaannya untuk kembali ke meja negosiasi, dengan alasan tuntutan AS yang dinilai berlebihan serta tekanan militer yang masih berlangsung.
Hingga kini, situasi tetap berada dalam ketidakpastian, dengan ketegangan diplomatik dan militer yang masih terus membayangi kawasan Timur Tengah.
