PROGRES.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengakui bahwa operasi Angkatan Laut AS terhadap kapal Iran menyerupai praktik pembajakan. Pernyataan itu disampaikan saat ia menyinggung penyitaan kapal dan muatan minyak Iran oleh pasukan AS beberapa hari sebelumnya.
Dalam keterangannya, Trump menggambarkan aksi tersebut sebagai langkah yang menguntungkan secara ekonomi. Ia menyebut pihaknya mengambil alih kapal, kargo, hingga minyak yang diangkut, dan bahkan menyamakan tindakan itu dengan perilaku bajak laut, meski menegaskan bahwa operasi tersebut bukan sekadar permainan.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Iran. Pemerintah Teheran menilai tindakan AS sebagai bentuk legalisasi pembajakan di laut lepas, menyusul intersepsi terhadap kapal tanker minyak Iran dengan dalih penegakan sanksi sepihak Washington.
Otoritas AS sebelumnya mengumumkan penyitaan sejumlah kapal, termasuk M/T Majestic dan M/T Tifani, di kawasan Samudra Hindia. Kedua kapal itu dilaporkan membawa sekitar 1,9 juta barel minyak Iran dan disita berdasarkan surat perintah pengadilan federal AS sebagai bagian dari rezim sanksi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Ia menegaskan bahwa langkah Washington mengancam prinsip perdagangan bebas global serta keamanan maritim.
Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak pecahnya konflik pada akhir Februari, yang diawali dengan serangan udara yang menargetkan pejabat dan komandan senior Iran. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone terhadap sejumlah target, termasuk wilayah yang dikuasai Israel dan pangkalan militer AS di kawasan.
Situasi semakin memanas setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global, yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.
Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan pada awal April. Namun, perundingan lanjutan belum menghasilkan kesepakatan, seiring perbedaan tajam dalam tuntutan kedua pihak.
Di dalam negeri, kebijakan Trump terkait konflik ini juga menuai kritik luas. Pernyataannya yang kontroversial, termasuk ancaman terhadap Iran, semakin memperkuat penolakan publik terhadap perang yang dinilai tidak populer di Amerika Serikat.
