PROGRES.ID – Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, melontarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia memperingatkan bahwa rakyat harus mengambil tindakan jika Netanyahu berupaya menggagalkan pemilu mendatang melalui eskalasi konflik militer dengan Lebanon.
Dalam sebuah wawancara pada Minggu, Barak mengaku khawatir Netanyahu dapat menggunakan situasi keamanan untuk memengaruhi proses demokrasi di Israel.
“Saya takut Netanyahu akan mencoba menggagalkan pemilu, dan ia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Jika itu terjadi, kami tidak punya pilihan selain menyingkirkannya dengan segala cara yang ada,” ujar Barak.
Netanyahu, yang kini berusia 76 tahun, memimpin pemerintahan koalisi Israel sejak Desember 2022 melalui Partai Likud yang dikenal sebagai salah satu kekuatan politik paling konservatif di negara tersebut. Masa jabatan parlemen saat ini dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026, sementara pemilu diperkirakan berlangsung pada September atau Oktober tahun yang sama.
Barak menilai salah satu skenario yang dapat digunakan Netanyahu untuk menunda atau mengganggu pemilu adalah dengan memicu konfrontasi baru di Lebanon. Menurutnya, serangan terhadap Lebanon berpotensi memancing respons dari kelompok Hizbullah maupun Iran, yang pada akhirnya memperpanjang ketegangan regional.
Ia juga menuding Netanyahu memiliki kepentingan untuk mempertahankan situasi perang berkepanjangan.
“Netanyahu menginginkan perang tanpa akhir karena ia memahami bahwa berakhirnya konflik dapat mempercepat proses hukumnya,” kata Barak.
Saat ini Netanyahu masih menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi di dalam negeri. Selain itu, namanya juga menjadi sorotan internasional setelah diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.
Tak hanya itu, Barak juga mengkritik kebijakan Netanyahu terhadap Iran. Menurutnya, operasi militer yang dilakukan Israel terhadap Iran gagal mencapai tujuan strategis yang diharapkan.
“Israel sedang membayar harga dari kesombongan dan kurangnya visi ke depan Netanyahu,” ujarnya.
Barak menilai perkembangan terbaru dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran juga tidak menguntungkan Israel. Ia bahkan menyebut Netanyahu turut bertanggung jawab atas kemungkinan tercapainya kesepakatan tersebut.
Menurut Barak, rancangan kesepahaman yang sedang dibahas Washington dan Teheran tidak menyentuh dua isu yang selama ini menjadi perhatian utama Israel, yakni program rudal Iran dan jaringan sekutu regional Teheran.
Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah menyelesaikan naskah nota kesepahaman untuk mengakhiri perang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Dokumen yang dirampungkan pada Minggu malam itu dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat mendatang. Kesepakatan tersebut disebut mencakup penghentian permanen operasi militer di seluruh front, termasuk Lebanon, serta berakhirnya blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran.
Setelah penandatanganan, kedua pihak diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan teknis dan politik guna membahas mekanisme implementasi kesepakatan.
Konflik antara Iran dan koalisi AS-Israel pecah pada 28 Februari 2026. Sebagai respons, Iran meluncurkan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap target-target di wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan.
Teheran juga sempat menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran energi vital dunia, yang memicu lonjakan harga minyak dan komoditas energi di pasar global.
