PROGRES.ID – Delegasi Indonesia melakukan walk out dari ruang Sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato di New York, Kamis (24/9/2026) waktu setempat.

Aksi tersebut juga dilakukan oleh puluhan delegasi dari sejumlah negara. Rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York memperlihatkan delegasi Indonesia meninggalkan tempat duduk mereka ketika Netanyahu dipersilakan menuju podium.

Tak lama kemudian, kursi delegasi Indonesia terlihat kosong. Sejumlah delegasi lain juga tampak keluar dari ruang sidang sehingga suasana sempat riuh dan pimpinan sidang meminta peserta menjaga ketertiban.

Aksi walk out itu berlangsung sebelum Netanyahu memulai pidatonya dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.

Netanyahu Sebut Delegasi yang Walk Out sebagai “Pengecut Moral”

Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya setelah sejumlah delegasi meninggalkan ruangan. Tim Israel yang berada di dalam aula berdiri dan memberikan tepuk tangan ketika Netanyahu naik ke podium. AFP melaporkan sejumlah delegasi juga mencemooh saat meninggalkan ruang sidang.

Dalam pidatonya, Netanyahu menanggapi aksi tersebut dengan menyebut delegasi yang meninggalkan ruangan sebagai “pengecut moral”.

“Jika masih ada pengecut moral lainnya yang belum meninggalkan ruangan ini, silakan pergi.”

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu setelah banyak diplomat meninggalkan aula sebelum pidatonya dimulai.

Netanyahu Serang Wali Kota New York Zohran Mamdani

Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyerang Wali Kota New York Zohran Mamdani, yang sebelumnya secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah Israel.

Netanyahu menuding Mamdani berkontribusi terhadap meningkatnya rasa tidak aman warga Yahudi di New York. Ia juga sebelumnya menuduh Mamdani mendukung Hamas, tuduhan yang menjadi bagian dari perselisihan politik keduanya.

Mamdani sebelumnya mengatakan dirinya akan berupaya menahan Netanyahu apabila memiliki kewenangan setelah adanya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, Mamdani kemudian mengakui bahwa sebagai wali kota New York dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tersebut.

ICC memang menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks perang Gaza. Pemerintah Israel menolak tuduhan tersebut.

Inggris dan Prancis Juga Jadi Sasaran Kritik

Netanyahu dalam pidatonya turut mengkritik Inggris dan Prancis, dua negara yang selama ini memiliki hubungan dengan Israel tetapi semakin vokal menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel.

Ia membantah tuduhan bahwa Israel menjalankan praktik kolonialisme dan balik menyinggung sejarah kolonial kedua negara tersebut.

Netanyahu mempertanyakan pihak-pihak yang menuduh Israel melakukan kolonialisme, dengan merujuk pada Inggris dan Prancis sebagai negara yang memiliki sejarah kolonial.

Kritik tersebut muncul di tengah perubahan sikap sejumlah negara Barat terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Hubungan Netanyahu dan Macron Memanas

Prancis juga menjadi salah satu negara yang hubungan diplomatiknya dengan pemerintahan Netanyahu semakin tegang.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya mendorong pengakuan terhadap Palestina sebagai negara dan berulang kali mengkritik situasi kemanusiaan di Gaza serta kondisi di Tepi Barat.

Dalam pidato di PBB tahun ini, Macron kembali menyoroti konflik dan persoalan kemanusiaan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Netanyahu menggunakan kesempatan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB untuk menyampaikan pembelaan terhadap kebijakan Israel sekaligus menyerang sejumlah negara dan tokoh yang dianggap kritis terhadap pemerintahannya. AFP melaporkan pidato tersebut berlangsung di tengah persiapan pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.