PROGRES.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap keras kepada penyedia indeks global MSCI dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu (21/10/2026). Pernyataan itu muncul lima hari setelah pasar saham Indonesia mengalami penurunan harian terdalam sejak krisis moneter 1998.

Prabowo mengatakan pemerintah terus dihadang dan menilai MSCI berusaha menakut-nakuti Indonesia. Ia menyatakan bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar, disambut tepuk tangan peserta sidang. Menurutnya, pemerintah juga harus siap berkorban dan tidak menyerah menjalankan agenda pembangunan.

Kepala negara juga membuka opsi pengetatan anggaran. Dalam cuplikan video yang viral, ia menyebut penghematan besar-besaran dapat dilakukan bila perlu. Prabowo tidak merinci bentuk tekanan yang dimaksud, sebagaimana dilansir Bisnis.com.

Pemicu: Usulan Standalone Market

Pidato itu merujuk pada langkah MSCI sepekan sebelumnya. Pada 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi untuk mereklasifikasi Indonesia dari Emerging Market langsung ke Standalone Market, melewati Frontier Market. Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan paling lambat 30 Juni 2027. Dengan kata lain, status Indonesia belum berubah.

MSCI menyebut klasifikasi berkelanjutan Indonesia sebagai Emerging Market tidak lagi sesuai, dan sebelumnya telah memperingatkan pada Juni bahwa masalah aksesibilitas pasar dapat berujung reklasifikasi. Standalone Market adalah kategori bagi pasar yang tidak memenuhi syarat sebagai pasar maju, berkembang, maupun frontier; contohnya Argentina, Bulgaria, Nigeria, dan Rusia. Selama konsultasi, MSCI juga melanjutkan pembekuan sejumlah penyesuaian indeks untuk saham Indonesia.

Bursa Terguncang

Reaksi pasar cepat dan tajam. Pada Jumat (16/10), IHSG dibuka turun 8,01 persen ke 5.393,92, memicu trading halt. Indeks ditutup anjlok 11,57 persen ke 5.185,11, penurunan harian terbesar sejak 1998. Meski begitu, pengumuman MSCI belum bisa dipastikan sebagai satu-satunya penyebab koreksi.

Di hari yang sama, OJK menjatuhkan denda kepada tiga emiten, yakni CUAN Rp100 miliar, DSSA Rp1,5 triliun, dan BREN Rp500 miliar, atas dugaan manipulasi saham.

Respons Regulator

Otoritas pasar modal memilih nada yang lebih lunak. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK menghormati pandangan MSCI dan menaruh perhatian serius pada aspek yang perlu disempurnakan. OJK menilai masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal. Menurut Suara.com, OJK menegaskan pernyataan Prabowo tidak berarti pemerintah mengabaikan persoalan yang disorot MSCI.

Bursa Efek Indonesia berencana meminta klarifikasi. Langkah itu bertujuan memahami alasan percepatan jadwal pengumuman dan faktor yang mendorong opsi standalone. Sebagai pembanding, FTSE disebut mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market dan mencabutnya dari daftar pantauan per Oktober 2026.

Beda Tafsir

Pernyataan Prabowo memicu beragam tanggapan. Syahganda Nainggolan menilai pesan itu bukan menantang, melainkan membuka ruang dialog tanpa tekanan terhadap Indonesia. Di media sosial, sebagian warganet mengkritik. Salah satu akun berpendapat MSCI membutuhkan transparansi data dan regulasi pasar, bukan gertakan atau retorika politik.

Media asing menyorotnya dari sudut pasar. Menurut kutipan Suara.com, CNA menulis bahwa Prabowo menuduh MSCI mencoba mengintimidasi Indonesia setelah pasar saham anjlok.

Yang Perlu Dicermati

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga membahas koalisi besar pemerintahannya dan ancaman pencabutan izin korporasi pembakar hutan. Soal MSCI, publik kini menunggu hasil konsultasi hingga akhir April 2027, serta apakah langkah OJK dan BEI mampu meyakinkan investor global sebelum keputusan final pertengahan tahun depan.