Progres Kepahiang – Delapan hari sebelum tenor Italia Andrea Bocelli dijadwalkan naik panggung di Candi Borobudur, nasib konser itu belum jelas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pembatalan, satu unit kepolisian mencabut rekomendasi, atasannya membantah, dan seorang menteri justru menilai tujuan konser itu baik.

MUI meminta pemerintah segera membatalkan konser Bocelli yang direncanakan pada 31 Oktober dan 3 November 2026. Lokasinya Borobudur pada 31 Oktober dan JIExpo Jakarta pada 3 November. Konser itu bagian dari tur “Romanza 30th Anniversary World Tour”.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan MUI mendorong langkah tegas pemerintah dengan tidak mengizinkan dan membatalkan seluruh rencana konser. Ia menyebut pembatalan sebagai upaya “menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan.”

Alasan MUI bertumpu pada rekam jejak Bocelli. Sudarnoto menyoroti keterlibatan Bocelli dalam penggalangan dana untuk militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010, serta konser Bocelli di Tel Aviv pada 2022. MUI menyebut Bocelli terlibat dalam kegiatan Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), organisasi penghimpun dana untuk militer Israel, dan tidak menolak hadir.

Klaim itu merupakan temuan MUI. Sumber yang ditelusuri tidak memuat bantahan atau konfirmasi dari Bocelli. Pernyataan sikap resmi bernomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 memuat empat poin: menolak konser, meminta pemerintah tidak mengizinkan dan membatalkannya, mendorong ekonomi kreatif yang tidak terafiliasi dengan Israel, serta meminta semua pihak menghormati keputusan MUI. Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang seni dan budaya, Erick Yusuf, menegaskan MUI tidak menarget Bocelli secara pribadi.

Aparat: Dicabut, Lalu Dibantah

Di lapangan, sikap kepolisian terpecah. Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji menyatakan pada Selasa (13/10) bahwa pihaknya telah mencabut rekomendasi kegiatan konser, dan pencabutan itu telah diserahkan kepada panitia dalam bentuk dokumen.

Atasannya berbeda pendapat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menyatakan Polda tidak pernah merekomendasikan pencabutan izin. Menurutnya, yang berwenang menerbitkan izin adalah Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Mabes Polri, sedangkan Polda hanya merekomendasikan kelayakan.

Pemerintah Belum Satu Suara

Pemerintah memberi sinyal beragam. Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menyatakan pemerintah akan mematuhi keputusan MUI jika MUI telah mengeluarkan pernyataan, dan berharap kubu Bocelli menyampaikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Sebaliknya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku belum mengetahui pencabutan rekomendasi oleh Polresta Magelang dan menilai tujuan konser di Borobudur sangat baik.
thejakartapost
cnnindonesia

MUI mengaitkan desakannya dengan keputusan sebelumnya. Desakan muncul setelah pemerintah membatalkan konser musisi AS Israel Houghton bersama Israel & New Breed. Menurut Sudarnoto, sikap pemerintah harus satu padu dan konsisten.

Tekanan dari Lapangan dan Soal Izin

Gabungan ormas Jateng-DIY mendatangi kantor PT TWC Prambanan untuk mendesak pembatalan. TWC meminta waktu hingga sepekan untuk memberi keputusan resmi sambil berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat. Republika melaporkan, menurut keterangan yang dikutip, promotor atau penyelenggara belum mengajukan permohonan izin ke Kesbangpol Magelang.

Hingga berita ini disusun, status akhir konser belum dipastikan. Belum ada keputusan resmi pemerintah atas desakan MUI, dan kelanjutan konser di Jakarta belum diumumkan. Soal tanggapan Bocelli, sumber berbeda: MINA menyebut ada keterangan tertulis pada Selasa (13/10/2026), sedangkan AP pada 14 Oktober melaporkan baik Bocelli maupun penyelenggara belum menanggapi publik. Isi tanggapan tersebut tidak dirinci.