PROGRES.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Selain memperkuat operasi pemadaman, Prabowo mendorong penambahan personel polisi hutan hingga mencapai 70.000 orang sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan kawasan hutan.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla yang dipimpin Prabowo dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah memprioritaskan penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, sementara Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus.

Dalam arahannya, Prabowo meminta jajaran terkait tidak ragu menyampaikan kebutuhan tambahan personel, peralatan, dan sarana pendukung untuk mempercepat pemadaman.

“Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini,” demikian arahan Prabowo sebagaimana dikutip Media Indonesia pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Prabowo Minta Penambahan 70.000 Polisi Hutan

Salah satu poin penting dalam instruksi Presiden adalah penguatan upaya pencegahan melalui penambahan polisi hutan. Prabowo menilai jumlah personel yang tersedia belum memadai untuk mengawasi kawasan hutan Indonesia yang luas dan menghadapi ancaman kebakaran.

Presiden juga meminta Kapolri terlibat dalam pendidikan dan pelatihan personel baru. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pengawasan hutan sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran di tingkat daerah.

Menurut laporan Media Indonesia, Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi dan pencegahan secara terencana hingga tingkat desa.

Strategi tersebut melibatkan koordinasi antarlembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kalangan akademisi yang memahami karakteristik lingkungan di wilayah masing-masing.

Target 70.000 polisi hutan tersebut merupakan rencana penguatan personel yang disampaikan Presiden. Rincian mengenai tahapan perekrutan, kebutuhan anggaran, dan waktu untuk mencapai jumlah tersebut belum dijelaskan secara lengkap dalam laporan yang tersedia.

Tanjung Puting Menjadi Prioritas Pemadaman

Selain mendorong penguatan personel, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Kawasan tersebut memiliki nilai konservasi penting karena menjadi habitat orangutan dan bagian dari ekosistem hutan yang perlu dilindungi. Kebakaran di wilayah konservasi berpotensi menimbulkan kerusakan habitat satwa serta mengganggu upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Dalam rapat terbatas pada 12 Oktober, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa luas kebakaran yang masih ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare. Dari jumlah tersebut, kebakaran di kawasan Tanjung Puting dan sekitarnya dilaporkan mencapai 513,89 hektare.

Enam provinsi yang menjadi perhatian penanganan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Laporan pemerintah juga menyebutkan bahwa Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih menjadi wilayah dengan penanganan yang relatif berat. Sementara itu, kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik, meskipun upaya pemadaman tetap dilanjutkan.

Angka 639,23 hektare tersebut merujuk pada lahan yang masih terbakar dan sedang ditangani saat laporan disampaikan. Angka itu tidak sama dengan total akumulasi lahan yang telah terbakar sepanjang 2026.

Kabut Asap Hambat Operasi Pemadaman dari Udara

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi petugas adalah kabut asap tebal yang mengurangi jarak pandang di sejumlah lokasi kebakaran.

Kepala BNPB melaporkan bahwa kondisi tersebut menghambat penerbangan helikopter water bombing dan operasi udara lainnya, terutama di Kalimantan Tengah. Karena itu, petugas lebih banyak mengandalkan operasi darat untuk menjangkau titik api dan mencegah kebakaran meluas.

Pemerintah tetap mengerahkan dukungan udara di lokasi yang memungkinkan, termasuk melalui penyiraman air dari helikopter dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu memanfaatkan pertumbuhan awan hujan untuk mendukung upaya pemadaman.

Berdasarkan keterangan pemerintah, OMC terus dioptimalkan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai meluas pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Namun, keberhasilan pemadaman tetap bergantung pada kondisi cuaca, akses menuju lokasi, serta kemampuan petugas menangani titik api yang tersisa.

Reuters Soroti Dampak Kabut Asap dan Tekanan Internasional

Dalam laporan yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026, kantor berita Reuters menyoroti meningkatnya dampak kabut asap dari kebakaran di Indonesia, termasuk gangguan kesehatan masyarakat dan memburuknya kualitas udara di negara tetangga.

Reuters melaporkan bahwa jumlah kasus gangguan pernapasan yang dikaitkan dengan kebakaran di tujuh provinsi Indonesia mencapai 277.075 kasus hingga 12 Oktober. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan 113.336 kasus yang tercatat pada 9 September 2026.

Dampak kabut asap juga meluas ke Malaysia dan Singapura. Reuters melaporkan adanya penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia akibat kualitas udara yang memburuk. Kedua negara juga telah menawarkan bantuan untuk mendukung penanganan kebakaran di Indonesia.

Meski demikian, pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk menerima bantuan asing ataupun menetapkan status bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani situasi tersebut.

Reuters juga mencatat perbedaan estimasi luas lahan yang terdampak kebakaran. Data resmi pemerintah yang dikutip media tersebut masih mengacu pada pembaruan hingga Juli 2026, ketika luas lahan terbakar mencapai sekitar 202.000 hektare. Sementara itu, organisasi lingkungan Auriga memperkirakan lebih dari 637.000 hektare terdampak selama Januari hingga Agustus, sedangkan pemantau deforestasi Nusantara Atlas memperkirakan luasnya mendekati 900.000 hektare.

Angka dari organisasi lingkungan tersebut merupakan estimasi tersendiri dan tidak dapat disamakan langsung dengan data pemerintah yang belum diperbarui untuk periode yang sama.

Pemerintah Didorong Memperkuat Pencegahan

Rangkaian instruksi Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menangani karhutla melalui dua pendekatan sekaligus, yakni mempercepat pemadaman dan memperkuat pencegahan jangka panjang.

Penguatan personel polisi hutan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kawasan rawan kebakaran. Di sisi lain, operasi darat, dukungan udara, modifikasi cuaca, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap dibutuhkan untuk mengendalikan kebakaran yang sedang berlangsung.

Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana penambahan personel benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan, pendanaan, dan mekanisme koordinasi agar upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan dampak karhutla yang menjangkau kesehatan masyarakat, kelestarian hutan, dan kualitas udara lintas negara, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan serta kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang.

Hingga 14 Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah. Pemerintah menyatakan seluruh sumber daya akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemadaman, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama serta Taman Nasional Tanjung Puting sebagai salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus.