PROGRES.ID – Situasi politik Israel semakin memanas setelah hasil pemilihan umum (pemilu) menunjukkan blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal memperoleh mayoritas di parlemen. Ketegangan meningkat setelah Partai Likud yang dipimpin Netanyahu melontarkan tuduhan bahwa pemilu telah dicurangi melalui dugaan campur tangan asing.

Hasil akhir pemilu menunjukkan blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset (parlemen Israel). Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengamankan 48 kursi.

Adapun dua partai yang mewakili warga Arab Israel berhasil memperoleh total 19 kursi. Perolehan tersebut menjadi salah satu perkembangan paling menonjol dalam pemilu kali ini karena berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya.

Dengan komposisi tersebut, tidak ada satu pun blok politik yang mampu mencapai ambang mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri. Israel pun menghadapi babak baru negosiasi politik yang berpotensi berlangsung panjang.

Likud Tuduh Ada Campur Tangan Asing

Tuduhan kecurangan tersebut disampaikan Partai Likud setelah hasil pemungutan suara memperlihatkan kemerosotan dukungan terhadap koalisi pemerintahan Netanyahu.

Dalam pernyataannya, Likud menyebut pemilu telah dicuri dan mengaitkan dugaan campur tangan asing dengan upaya menggagalkan pemerintahan sayap kanan Israel.

Sejumlah media Israel melaporkan bahwa Qatar turut disebut dalam tuduhan tersebut. Namun, hingga Jumat (30/10/2026), belum ada bukti yang dipublikasikan untuk mendukung tuduhan keterlibatan negara tersebut.

Qatar dengan tegas membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai klaim berbahaya.

Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan penyelidikan terkait dugaan campur tangan asing memang sedang berlangsung berdasarkan informasi intelijen rahasia. Namun, lembaga tersebut menegaskan bahwa penyelidikan itu tidak mengubah hasil akhir pemilu.

Bahkan, pejabat komisi pemilu menyebut tuduhan mengenai pelanggaran sistematis terhadap integritas pemungutan suara tidak memiliki dasar.

Badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, juga menegaskan penyelidikan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencurigai seluruh kelompok masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah.

Partai Arab Israel Jadi Penentu Peta Politik

Salah satu kejutan terbesar dalam pemilu Israel kali ini adalah meningkatnya kekuatan politik partai-partai yang mewakili warga Arab Israel.

Dua kelompok politik Arab, yakni Joint List dan Ra’am, berhasil mengumpulkan 19 kursi parlemen. Perolehan tersebut memberikan posisi tawar yang sangat penting dalam menentukan pemerintahan berikutnya.

Peningkatan dukungan terhadap partai-partai tersebut tidak terlepas dari tingginya partisipasi pemilih Arab Israel. Komunitas Arab yang memiliki keturunan Palestina itu mencakup sekitar 20 persen populasi Israel.

Kekuatan politik tersebut berpotensi membuka jalan bagi oposisi untuk membentuk pemerintahan baru tanpa Netanyahu.

Namun, langkah tersebut tidak mudah. Sejumlah kelompok oposisi selama ini memiliki perbedaan pandangan mengenai kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot disebut mulai membuka peluang kerja sama dengan kelompok tersebut, meskipun tetap terdapat sejumlah persyaratan politik.

Sebaliknya, Netanyahu menolak pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Netanyahu Masih Berpeluang Mempertahankan Kekuasaan

Meski kehilangan mayoritas parlemen, Netanyahu belum sepenuhnya tersingkir dari persaingan politik.

Sebagai perdana menteri petahana, dia masih menjalankan pemerintahan sementara sambil menunggu proses pembentukan koalisi baru.

Laporan Reuters menyebutkan salah satu kemungkinan yang sedang diperhitungkan adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Dalam skenario tersebut, Netanyahu berpeluang mengajak sejumlah tokoh oposisi, termasuk Eisenkot atau Naftali Bennett, bergabung dalam pemerintahan.

Pilihan lainnya adalah pembentukan pemerintahan alternatif oleh oposisi dengan dukungan partai-partai Arab. Namun, skenario ini berpotensi menimbulkan pertentangan di antara sejumlah kelompok politik.

Jika seluruh upaya pembentukan koalisi gagal, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu pada awal 2027.

Presiden Israel Isaac Herzog memiliki peran penting dalam proses selanjutnya karena akan menentukan kandidat yang dinilai paling mampu membentuk pemerintahan.

Hasil pemilu yang telah diumumkan dijadwalkan disahkan dan diserahkan kepada presiden pada Rabu pekan depan.

Pemilu Berlangsung di Tengah Konflik Regional

Pemilu kali ini juga memiliki arti penting karena menjadi pemilihan nasional pertama Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan rangkaian konflik militer yang menyusul di Gaza, Lebanon, serta Iran.

Netanyahu sebelumnya menjadikan pencapaian militer dan hubungan dekatnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai salah satu modal kampanye.

Dalam pidato setelah pemungutan suara, Netanyahu kembali menyerukan pembentukan pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat. Dia juga menekankan pentingnya menghadapi ancaman Iran.

Sementara itu, Eisenkot berusaha menjadikan pemilu sebagai momentum perubahan kepemimpinan setelah berbagai kritik terhadap pemerintahan Netanyahu, terutama terkait kegagalan keamanan sebelum serangan Hamas pada 2023.

Dengan hasil yang belum menghasilkan mayoritas mutlak, masa depan politik Israel kini sangat bergantung pada kemampuan masing-masing kubu membangun kesepakatan.

Perolehan 19 kursi partai-partai Arab Israel menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam proses tersebut.