PROGRES.ID, BEOGRAD – Serbia tengah menghadapi perubahan politik besar setelah gerakan yang didukung mahasiswa berhasil mengalahkan koalisi Partai Progresif Serbia (SNS) dalam pemilihan parlemen pada 25 Oktober 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri dominasi politik Aleksandar Vucic yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Hasil pemilu ini menjadi puncak dari gelombang demonstrasi antikorupsi yang melanda Serbia selama hampir dua tahun. Ribuan hingga ratusan ribu warga sebelumnya turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi, lemahnya institusi negara, dan tekanan terhadap kebebasan demokrasi.

Menurut penghitungan hampir 99 persen suara oleh Komisi Pemilihan Umum Serbia, daftar kandidat yang didukung mahasiswa memperoleh 52,7 persen suara atau 139 dari total 250 kursi parlemen.

Sementara itu, koalisi yang dipimpin SNS hanya mendapatkan 39,2 persen suara atau 97 kursi. Sisanya ditempati partai-partai minoritas.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan politik besar bagi Vucic. Ia akhirnya mengakui hasil pemilu setelah sebelumnya mendominasi pemerintahan Serbia melalui jabatan perdana menteri maupun presiden sejak 2014.

Reuters melaporkan, kemenangan gerakan mahasiswa disambut perayaan besar di Beograd dan sejumlah kota lainnya. Namun, perubahan kekuasaan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Berawal dari Tragedi Runtuhnya Atap Stasiun Kereta

Krisis politik Serbia berawal dari tragedi runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta Novi Sad pada 1 November 2024.

Insiden tersebut menewaskan 16 orang dan memicu kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga mempertanyakan kualitas pekerjaan renovasi, transparansi proyek infrastruktur, serta kemungkinan adanya praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi gerakan protes yang dipimpin mahasiswa.

Mereka menuntut penyelidikan transparan, keterbukaan dokumen proyek, serta pertanggungjawaban pejabat yang dianggap memiliki kaitan dengan tragedi tersebut.

Aksi demonstrasi kemudian meluas ke berbagai wilayah Serbia. Selain mahasiswa, gerakan itu memperoleh dukungan dari akademisi, pekerja, kelompok masyarakat sipil, dan warga yang menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahan.

Tuntutan demonstran juga semakin luas, mencakup pemberantasan korupsi, independensi peradilan, kebebasan media, serta penghentian tekanan politik terhadap kelompok oposisi.

Pemerintahan Vucic berulang kali membantah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilontarkan para demonstran.

Gerakan Mahasiswa Menjadi Kekuatan Politik Baru

Salah satu perkembangan paling menarik dalam krisis Serbia adalah keberhasilan gerakan mahasiswa mengubah demonstrasi jalanan menjadi kekuatan elektoral.

Gerakan tersebut mengusung daftar kandidat yang dikenal sebagai Students’ List. Berbeda dengan partai politik konvensional, kelompok ini tidak memiliki satu figur pemimpin dominan.

Strategi tanpa pemimpin tunggal sebelumnya digunakan untuk mengurangi risiko tekanan politik maupun serangan personal terhadap tokoh gerakan.

Daftar kandidat mereka justru diisi berbagai kalangan profesional, termasuk akademisi, dokter, dan tokoh masyarakat.

Ilija Srdanovic, seorang ahli jantung yang menjadi figur utama dalam daftar kandidat mahasiswa, termasuk salah satu nama yang diperhitungkan untuk menduduki jabatan perdana menteri.

Meski berhasil memperoleh mayoritas parlemen, gerakan tersebut masih menghadapi pekerjaan besar. Mereka harus menyatukan berbagai kepentingan politik dan menyusun program pemerintahan yang lebih terperinci.

Reuters menilai tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memenangkan pemilu, melainkan membuktikan kemampuan gerakan tersebut dalam mengelola negara.

Mahasiswa Tuntut Pejabat Polisi dan Kehakiman Mundur

Ketegangan politik belum sepenuhnya mereda meskipun hasil pemilu telah menunjukkan kekalahan kubu Vucic.

Pada 29 Oktober 2026, gerakan mahasiswa bahkan meminta pejabat senior kepolisian, badan intelijen, dan lembaga kehakiman mengundurkan diri.

Mereka menilai sejumlah pejabat lembaga tersebut telah bertindak tidak profesional dan diduga melanggar hukum selama berlangsungnya demonstrasi.

Gerakan mahasiswa juga meminta agar seluruh dokumen pemerintahan, kontrak publik, dan bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan keuangan tetap diamankan.

Mereka berjanji melakukan peninjauan terhadap berbagai kontrak dan penggunaan anggaran negara setelah pemerintahan baru terbentuk.

Salah satu perwakilan gerakan mahasiswa, Filip Ubovic, menegaskan bahwa perubahan yang mereka perjuangkan bukan bertujuan melakukan pembalasan politik, melainkan mengembalikan profesionalisme lembaga negara.

Di sisi lain, Vucic menuduh kelompok pemenang pemilu melakukan tindakan yang disebutnya sebagai teror revolusioner setelah terjadi insiden penyerbuan terhadap stasiun televisi pro-pemerintah.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa proses peralihan kekuasaan masih berpotensi diwarnai ketegangan antara kelompok lama dan kekuatan politik baru.

Masa Depan Pemerintahan Serbia Masih Menjadi Tanda Tanya

Meskipun memperoleh 139 kursi parlemen, gerakan mahasiswa masih harus menghadapi persoalan pembentukan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan negara.

Serbia membutuhkan pemerintahan yang mampu menangani persoalan korupsi, memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Persoalan hubungan internasional juga menjadi tantangan tersendiri.

Selama kepemimpinan Vucic, Serbia berusaha mempertahankan hubungan dengan Uni Eropa sekaligus menjaga kedekatan dengan Rusia. Negara tersebut secara resmi masih berupaya menjadi anggota Uni Eropa, tetapi proses integrasinya mengalami hambatan akibat persoalan demokrasi dan supremasi hukum.

Pemerintahan baru nantinya harus menentukan bagaimana menjaga hubungan dengan kedua pihak tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Selain itu, pemilihan presiden baru juga menjadi agenda penting. Setelah Vucic mengundurkan diri pada 27 September 2026 untuk mengikuti pemilu parlemen, Ana Brnabic menjalankan tugas sebagai presiden sementara.

Pemilihan presiden harus diselenggarakan paling lambat 27 Desember 2026 berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah berakhirnya masa jabatan Vucic.

Serbia Memasuki Babak Baru Politik Balkan

Perubahan politik di Serbia berpotensi memberikan pengaruh lebih luas terhadap dinamika kawasan Balkan dan Eropa Tenggara.

Kemenangan gerakan mahasiswa memperlihatkan bagaimana persoalan korupsi dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan dapat berkembang menjadi gerakan politik nasional.

Namun, keberhasilan menjatuhkan dominasi partai penguasa belum tentu menjamin seluruh persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Gerakan mahasiswa kini menghadapi ujian yang lebih berat, yakni membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan pemerintahan, memperbaiki lembaga negara, dan mempertahankan persatuan di antara berbagai kelompok pendukungnya.

Dengan demikian, krisis politik Serbia belum sepenuhnya berakhir. Negara tersebut justru sedang memasuki fase transisi yang akan menentukan arah demokrasi dan hubungan internasionalnya dalam beberapa tahun mendatang.