PROGRES.ID, PARIS – Gelombang demonstrasi di Prancis semakin meluas. Ribuan mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat kembali memenuhi jalanan sejumlah kota besar pada Sabtu (31/10/2026), dalam aksi protes yang telah berlangsung selama tiga pekan berturut-turut.

Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh meningkatnya biaya hidup, mahalnya harga bahan bakar, memburuknya pelayanan publik, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Situasi semakin tegang setelah sejumlah kelompok demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi Prancis dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan yang melakukan tindakan anarkis.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 320.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah pada Sabtu. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 410.000 orang dan 550.000 peserta pada 17 Oktober.

Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, sejumlah insiden kekerasan terjadi menjelang malam hari, terutama di Paris, Lyon, dan Toulouse.

Bentrokan Pecah di Paris, Polisi Gunakan Gas Air Mata

Paris menjadi salah satu pusat perhatian dalam gelombang demonstrasi terbaru di Prancis.

Ribuan mahasiswa dan kelompok pekerja berkumpul untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Namun, situasi berubah tegang ketika sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian.

Sejumlah orang berpakaian hitam dan mengenakan penutup wajah dilaporkan melemparkan benda keras ke arah petugas. Bahkan, terdapat laporan mengenai penggunaan benda pembakar dalam bentrokan tersebut.

Polisi kemudian melakukan tindakan pembubaran menggunakan gas air mata dan beberapa kali melakukan penyerbuan terhadap kelompok yang dianggap melakukan kekerasan.

Ketegangan juga terjadi di Lyon, kota terbesar ketiga di Prancis. Aparat menggunakan gas air mata setelah sejumlah demonstran melemparkan benda ke arah petugas.

Sementara di Toulouse, polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan demonstrasi yang tidak mendapatkan izin.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sekitar 70.000 personel kepolisian dan gendarmerie dikerahkan ke berbagai wilayah untuk mengamankan situasi.

Associated Press melaporkan lebih dari 560 orang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi pada Sabtu.

Mahasiswa Menjadi Penggerak Utama Demonstrasi

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Prancis awalnya dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan pelajar.

Mereka mempersoalkan kondisi sekolah yang semakin memburuk, kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas yang padat, serta sistem penerimaan mahasiswa baru yang dinilai tidak adil.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Parcoursup, platform nasional yang digunakan untuk proses penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi di Prancis.

Para mahasiswa menganggap sistem tersebut perlu diperbaiki agar memberikan kesempatan yang lebih adil kepada calon mahasiswa.

Seiring berjalannya waktu, tuntutan demonstran semakin meluas. Serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil, dan aktivis gerakan Yellow Vest mulai bergabung.

Mereka membawa persoalan lain, terutama meningkatnya biaya hidup, harga bahan bakar, ketimpangan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, demonstrasi yang semula berfokus pada dunia pendidikan kini berkembang menjadi gerakan sosial yang mempertanyakan arah kebijakan pemerintah Prancis.

Biaya Hidup dan Ekonomi Menjadi Persoalan Utama

Tekanan ekonomi menjadi salah satu alasan utama masyarakat terus melakukan demonstrasi.

Kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari membuat sebagian warga merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarga.

Harga bahan bakar juga menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi dan pengeluaran rumah tangga.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai belum cukup memberikan perlindungan kepada kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja.

Situasi ekonomi Prancis juga sedang menghadapi tekanan. Data ekonomi terbaru menunjukkan perekonomian negara tersebut mengalami kontraksi pada kuartal ketiga 2026.

Lembaga pemeringkat Fitch bahkan mengubah prospek utang Prancis menjadi negatif pada akhir Oktober. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang sedang berupaya mengendalikan defisit dan utang negara.

Namun, ruang fiskal pemerintah untuk memberikan tambahan bantuan dan meningkatkan belanja publik menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis sosial di Prancis tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi dan perdebatan mengenai anggaran negara.

Pemerintah Macron Hadapi Tekanan Politik

Gelombang demonstrasi menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Sébastien Lecornu.

Pemerintah sebelumnya telah berupaya meredakan ketegangan melalui komunikasi dengan perwakilan mahasiswa.

Macron juga menyatakan telah mendengarkan sejumlah tuntutan kalangan muda, termasuk mengenai perbaikan infrastruktur pendidikan dan pembenahan sistem penerimaan mahasiswa.

Namun, langkah tersebut belum berhasil menghentikan demonstrasi.

Pemerintah juga mengambil tindakan pengamanan yang lebih ketat. Sejumlah kawasan di Paris diberlakukan pembatasan aktivitas malam, sementara beberapa rute demonstrasi dialihkan menjauhi pusat perbelanjaan dan kawasan utama kota.

Kebijakan pembatasan demonstrasi tersebut justru menuai kritik dari kelompok oposisi dan organisasi kebebasan sipil.

Mereka menilai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus tetap dilindungi selama aksi berlangsung secara damai.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap kelompok yang melakukan perusakan dan menyerang petugas.

Pemerintah beralasan langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kerusuhan yang terjadi pada 17 Oktober.

Demonstrasi Prancis Berpotensi Meluas pada 5 November

Ketegangan di Prancis diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Serikat pekerja dan organisasi mahasiswa telah menyerukan aksi lanjutan pada Kamis, 5 November 2026.

Aksi tersebut direncanakan menjadi demonstrasi besar dengan tuntutan peningkatan anggaran pelayanan publik, kenaikan upah minimum, serta kebijakan pajak yang lebih besar terhadap kelompok kaya.

Organisasi mahasiswa juga berencana menggelar pemblokiran sejumlah sekolah menengah dan universitas mulai 3 November.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan tekanan terhadap pemerintah agar segera memberikan jawaban konkret atas tuntutan mereka.

Jika tidak ada kesepakatan, demonstrasi diperkirakan akan terus berlangsung dan berpotensi melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat.

Krisis Prancis Menjadi Sorotan Menjelang Pemilu Presiden

Situasi politik Prancis semakin menarik perhatian karena negara tersebut akan menghadapi pemilihan presiden pada April 2027.

Gelombang demonstrasi memberikan tekanan tambahan terhadap pemerintahan Macron yang sedang menghadapi persoalan ekonomi dan ketidakpuasan publik.

Tokoh oposisi sayap kiri Jean-Luc Mélenchon turut mengikuti demonstrasi di Paris. Ia mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani aksi massa dan menilai kebijakan pembatasan demonstrasi berpotensi mengancam kebebasan sipil.

Sementara itu, Marine Le Pen dari kelompok sayap kanan dilaporkan memimpin sejumlah jajak pendapat menjelang pemilihan presiden mendatang.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan keamanan sosial berpotensi menjadi tema penting dalam persaingan politik Prancis.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah gelombang demonstrasi saat ini akan mengubah peta politik secara langsung.

Yang jelas, pemerintah menghadapi tantangan untuk meredakan kemarahan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan.

Prancis kini berada dalam situasi yang cukup sensitif. Jika tuntutan demonstran tidak mendapatkan penyelesaian, gelombang protes berpotensi berlanjut hingga beberapa pekan mendatang.