PROGRES.ID, TEHERAN – Pemerintah Iran telah mempelajari surat yang dikirim Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance, tetapi belum memiliki rencana untuk menggelar pertemuan dengan pejabat Washington. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, spekulasi mengenai kemungkinan perundingan langsung kedua negara saat ini masih sebatas perkiraan media.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Sabtu, Araghchi mengonfirmasi bahwa surat dari Vance telah dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi di Teheran. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan tersebut tidak berarti Iran telah menyetujui agenda pertemuan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Araghchi menyebut upaya Washington membuka ruang komunikasi yang lebih luas sebagai langkah positif. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pendekatan tersebut tidak boleh digunakan untuk menciptakan perpecahan atau memperkeruh situasi.

“Jika tujuan pengiriman pesan itu adalah menimbulkan perselisihan, maka hal tersebut akan menjadi kesalahan baru setelah sejumlah kesalahan sebelumnya,” kata Araghchi seperti dinukil dari Presstv.co.uk.

Surat JD Vance Diserahkan Melalui Qatar

Surat yang dikirim Vance dilaporkan telah disampaikan kepada Mohsen Rezaei, pejabat yang disebut menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, melalui perantara Qatar pada Minggu.

Isi lengkap surat tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Washington menawarkan kerangka pembicaraan yang membuka peluang negosiasi langsung dengan Teheran.

The New York Times melaporkan, Vance mengusulkan pertemuan antara pejabat kedua negara dalam waktu dekat. Wakil Presiden AS itu disebut akan memimpin delegasi Washington.

Salah satu isu utama yang ingin dibahas Amerika Serikat adalah program nuklir Iran. Washington dikabarkan menginginkan persoalan tersebut menjadi agenda sejak awal perundingan.

Namun, tuntutan itu berpotensi menjadi hambatan karena Teheran sebelumnya menolak menjadikan program nuklirnya sebagai prasyarat dalam proses diplomasi dengan Amerika Serikat.

Qatar dan Turki disebut-sebut sebagai dua negara yang berpotensi menjadi lokasi pertemuan apabila pembicaraan akhirnya disepakati.

Iran Belum Menentukan Format Perundingan

Araghchi mengatakan Iran belum melihat urgensi untuk bertemu langsung dengan perwakilan Amerika Serikat. Menurutnya, posisi dan persyaratan Teheran sudah disampaikan, sementara proses komunikasi melalui negara-negara mediator masih berlangsung.

Ia menegaskan, keputusan mengenai format negosiasi, apakah dilakukan secara langsung atau melalui perantara, baru dapat dipertimbangkan setelah Washington menyetujui persyaratan yang diajukan Iran.

Menteri Luar Negeri Iran itu juga mengungkapkan bahwa delegasi negaranya telah melakukan perjalanan ke Doha, Qatar. Wakilnya bahkan tetap berada di negara tersebut untuk melanjutkan konsultasi diplomatik.

Araghchi menyampaikan apresiasi kepada Qatar dan Pakistan atas upaya komunikasi yang terus mereka lakukan. Kedua negara tersebut disebut berperan dalam menyampaikan sejumlah usulan, termasuk mengenai persoalan nuklir Iran.

Teheran, lanjut Araghchi, masih mempelajari berbagai proposal yang disampaikan melalui jalur mediasi tersebut.

Pembukaan Selat Hormuz Jadi Usulan Iran

Di tengah komunikasi diplomatik yang berlangsung, Araghchi menyebut proposal Iran mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai satu-satunya rencana yang saat ini berada di atas meja.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan pasar energi internasional. Jalur ini memiliki peran penting dalam distribusi minyak dan gas dunia.

Gangguan terhadap pelayaran di kawasan tersebut dapat memicu dampak besar terhadap perdagangan energi, biaya pengiriman, dan stabilitas pasar global.

Pernyataan Araghchi menunjukkan bahwa Teheran masih menempatkan persoalan keamanan dan akses pelayaran sebagai bagian penting dari pembahasan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mediasi.

Trump Sampaikan Penjelasan Berbeda soal Surat Vance

Pengiriman surat kepada Iran berlangsung ketika Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman terkait kemungkinan tindakan militer terhadap Teheran.

Trump disebut mempertimbangkan serangan militer singkat tetapi intensif terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa.

Ancaman tersebut mendapat respons keras dari Iran, yang sebelumnya memperingatkan akan memberikan balasan besar-besaran tanpa pembatasan apabila kembali diserang.

Namun, Trump memberikan penjelasan berbeda ketika ditanya mengenai surat yang dikirim wakil presidennya. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa pesan tersebut berkaitan dengan “pasokan medis” untuk Iran, bukan mengenai negosiasi diplomatik.

Perbedaan penjelasan tersebut menambah ketidakjelasan mengenai tujuan sebenarnya dari komunikasi yang dilakukan Washington kepada Teheran.

## Pemimpin Tertinggi Iran Perintahkan Militer Siaga

Ketegangan semakin meningkat setelah Pemimpin Revolusi Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei mengeluarkan instruksi kepada para komandan militer senior pada Sabtu.

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan militer, Khamenei memerintahkan angkatan bersenjata Iran memberikan respons segera dan berdampak apabila muncul ancaman agresi baru.

Instruksi tersebut juga menyebut bahwa respons Iran tidak akan dibatasi oleh batas geografis.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat militer senior, termasuk Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi, Komandan Angkatan Darat Mayor Jenderal Amir Hatami, serta Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mayor Jenderal Ahmad Vahidi.

Dalam pernyataan setelah pertemuan, Khamenei menegaskan bahwa militer dan rakyat Iran akan menentukan waktu serta kondisi berakhirnya respons apabila negara tersebut kembali menghadapi serangan militer maupun terorisme.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Teheran masih mempertahankan sikap keras di tengah upaya komunikasi diplomatik dengan Washington.

Dengan belum adanya kesepakatan mengenai persyaratan perundingan, hubungan Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Qatar dan Pakistan kini menjadi bagian penting dalam upaya menjembatani komunikasi kedua negara, sementara ancaman militer tetap membayangi perkembangan diplomasi tersebut.