PROGRES.ID, BEIRUT – Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mengecam keras kesepakatan yang ditandatangani antara Lebanon dan Israel di Washington. Ia menilai dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian yang melindungi kepentingan Lebanon, melainkan serangkaian ketentuan yang dipaksakan kepada negaranya.
Dalam wawancara dengan harian Al Akhbar, Berri mengatakan kesepakatan tersebut tidak memberikan jaminan atas hak-hak Lebanon dan justru akan membawa dampak serius bagi negara itu.
Menurutnya, isi kesepakatan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan Perjanjian 17 Mei 1983, yang saat itu mendapat penolakan luas dari masyarakat Lebanon sebelum akhirnya dibatalkan.
Berri menegaskan, aspek paling berbahaya dari kesepakatan tersebut adalah potensi memicu perpecahan politik dan konflik sektarian di dalam negeri yang pada akhirnya menguntungkan pendudukan Israel.
“Kesepakatan ini merupakan bentuk hasutan yang mengancam persatuan Lebanon dan rakyatnya,” ujar Berri. Ia menambahkan bahwa penggunaan istilah “hasutan” merupakan peringatan politik paling serius yang dapat disampaikan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Jumat mengumumkan bahwa Lebanon dan Israel telah mencapai kesepakatan kerangka (framework agreement).
Namun, kelompok Hizbullah langsung menolak kesepakatan tersebut. Organisasi itu menilai perjanjian tersebut justru melegalkan pendudukan Israel di wilayah selatan Lebanon.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naeim Qassem dalam pernyataannya pada Sabtu menyebut kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
“Kesepakatan ini batal demi hukum. Yang seharusnya dijalankan adalah ketentuan dalam Memorandum of Understanding antara Iran dan Amerika Serikat,” kata Qassem.
Penolakan serupa juga disampaikan anggota parlemen senior Hizbullah, Hassan Fadlallah. Ia menyebut kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat sebagai bentuk penghinaan, aib, sekaligus penyerahan kedaulatan Lebanon kepada pihak lain.
Fadlallah memperingatkan bahwa implementasi kesepakatan itu berpotensi memicu konflik internal di Lebanon.
Sementara itu, Gerakan Amal turut menyatakan penolakan terhadap kesepakatan tersebut. Kelompok politik itu menilai sebagian besar isi perjanjian bertentangan dengan kepentingan nasional Lebanon dan lebih menguntungkan Israel.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 4.247 orang tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret. Data yang dirilis Pusat Operasi Darurat Kesehatan juga mencatat 12.195 orang mengalami luka-luka dalam periode yang sama.
Hizbullah juga menuduh militer Israel terus melanggar gencatan senjata dengan melancarkan sejumlah serangan di wilayah selatan Lebanon pada Minggu.
