BENGKULU, PROGRES.ID – Apa kabar Bengkulu dalam urusan demokrasi? Nah, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, membuka sebuah acara menarik.
Rapat Pokja Focus Group Discussion (FGD) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu di Adeeva Hotel Pantai Panjang pada Jumat (26/4/2024) mengungkap hal ini.
IDI, sebuah alat ukur kuantitatif yang mengukur seberapa jauh kemajuan dan penerapan demokrasi di Bengkulu, menjadi sorotan utama.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Bengkulu menunjukkan angka 73,23.
Khairil menyoroti beberapa temuan dari BPS Provinsi yang menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Indeks demokrasi pada tahun 2022 tersebut, menurut Khairil, berada pada angka 73,23 dalam skala 0 hingga 100.
Namun, acara FGD pagi ini tidak sekadar memberi angka. Tim Pokja membahas beragam poin indikator penilaian untuk menentukan nilai IDI tahun 2024 untuk Provinsi Bengkulu. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah indikator dari aspek kebebasan, yang menentukan sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam bisa memperoleh kemandirian.
Eko Fajariyanto, seorang Statistisi ahli Madya dari BPS Provinsi Bengkulu, menekankan bahwa pengukuran indeks demokrasi Indonesia adalah hasil kerja sama dari empat lembaga. BPS sendiri, bersama dengan Bappenas, Kemenkopulhukam, dan Kementerian Dalam Negeri, ikut mengukur indeks demokrasi Indonesia.
Untuk Bengkulu sendiri, dalam tiga tahun terakhir, indeks tersebut menunjukkan peningkatan konsisten dari 72,20 pada tahun 2020, 72,73 pada tahun 2021, hingga mencapai 73,23 pada tahun 2022. Semua ini dalam skala 0 hingga 100.
