PROGRES.ID, NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja merilis laporan yang menggemparkan dunia. Dalam laporan bertajuk “Dari Ekonomi Pendudukan ke Ekonomi Genosida”, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menuding lebih dari 60 perusahaan multinasional berkontribusi dalam mendukung pendudukan Israel di Palestina serta perang brutalnya di Gaza.
Siapa Saja Perusahaan yang Disebut?
Laporan ini mengungkap nama-nama besar yang selama ini dikenal sebagai raksasa teknologi dan industri global. Beberapa perusahaan ternama yang disebut termasuk:
Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, IBM, dan Palantir — disebut menyediakan dukungan teknologi untuk operasi militer Israel.
Perusahaan senjata besar seperti Lockheed Martin, RTX Corporation (Raytheon), General Dynamics, BAE Systems, Boeing, Leonardo (Italia), dan Fanuc (Jepang) — diduga memasok senjata dan peralatan militer.
Manajer aset global BlackRock dan Vanguard — disebut sebagai investor utama di beberapa perusahaan yang terlibat dalam mendukung Israel.
Bank-bank ternama seperti Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, dan Barclays — disebut membeli obligasi Israel yang digunakan untuk mendanai operasi militer.
Perusahaan sipil seperti Caterpillar, Volvo Group, RADA Electronic Industries, HD Hyundai (Korea Selatan) — disebut menyediakan alat berat dan teknologi yang digunakan dalam mendukung infrastruktur pendudukan.
Platform sewa properti seperti Booking.com dan Airbnb — dilaporkan mencantumkan properti yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki.
Selain itu, perusahaan penyedia listrik, batu bara, teknologi irigasi, hingga layanan perbankan juga masuk dalam daftar tersebut.
Tuduhan Berat: Ekonomi Genosida
Albanese menyebut bahwa pendudukan Israel bukan sekadar kolonialisme pemukim, tetapi telah berubah menjadi “rezim birokratis dan militeristik yang sistematis menghancurkan”, menciptakan apa yang ia sebut sebagai ekonomi genosida.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang terlibat melanggar prinsip hak asasi manusia internasional dan berkontribusi langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki.
Reaksi Keras Amerika Serikat
Pemerintah Amerika Serikat melalui misi diplomatiknya di PBB mengecam keras laporan tersebut. AS menyebut tuduhan itu “palsu dan ofensif”, bahkan menganggap laporan tersebut sebagai serangan politik dan ekonomi terhadap ekonomi global, khususnya perusahaan-perusahaan AS.
Washington mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk mengecam laporan tersebut dan mencopot Francesca Albanese dari jabatannya. Tak hanya itu, pemerintahan Trump juga mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap Albanese atas tuduhan pelanggaran etika.
Bukan Kontroversi Pertama
Francesca Albanese bukan kali pertama menuai kontroversi. Sebelumnya, baik pemerintahan Biden maupun Trump telah mengecam Albanese karena menyamakan Israel dengan Nazi dan menuding lobi Yahudi mengontrol kebijakan luar negeri AS.
Kini, tekanan terhadap Albanese kembali memuncak, dengan AS secara terang-terangan meminta pencopotan dirinya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967.
Seruan untuk Divestasi
Laporan Albanese menyerukan kepada semua perusahaan yang terlibat untuk segera menarik investasi (divestasi) dari semua aktivitas yang berkaitan dengan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Ia menegaskan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan perusahaan menghormati hak asasi manusia dan menghentikan segala bentuk pelanggaran oleh sektor swasta.
Kesimpulan: Tekanan Global Semakin Menguat
Laporan ini menambah daftar panjang kritik internasional terhadap pendudukan Israel di Palestina dan memperjelas bagaimana interseksi antara bisnis global dan konflik geopolitik mempengaruhi hak asasi manusia. Meski mendapat penolakan keras dari AS dan sekutunya, laporan ini berpotensi memicu tekanan ekonomi dan diplomatik baru terhadap perusahaan-perusahaan besar dunia yang terlibat.
