PROGRES.ID, JAKARTA – Sosok Purbaya kini menjadi buah bibir di panggung politik dan ekonomi nasional. Baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, langkah dan kebijakannya sudah menimbulkan pro-kontra besar di berbagai kalangan — mulai dari sesama menteri, kepala daerah, hingga elite politik.
Pengamat politik dan pemerintahan Adi Prayitno menyebut fenomena ini sebagai “Purbaya vs Everybody” — karena hampir setiap kebijakan yang diambilnya seolah menjadi sparring partner bagi pihak lain. Namun di balik gebrakan itu, Adi melihat keberanian Purbaya justru lahir dari posisinya sebagai menteri profesional non-partai.
Awal Munculnya Kontroversi
Sejak awal pelantikan, Purbaya sudah disambut dengan skeptisisme. Banyak pihak meragukan kemampuannya untuk menandingi kiprah Sri Mulyani, yang kerap disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik dalam sejarah Indonesia.
Namun waktu membuktikan, Purbaya bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan sikap tegas, bahkan konfrontatif terhadap kebijakan yang menurutnya tidak rasional. Dari sinilah sederet kontroversi dimulai.
1. Perselisihan dengan Menteri ESDM Soal Subsidi Gas 3 Kg
Isu pertama yang mengguncang publik adalah pernyataan Purbaya tentang beban subsidi gas LPG 3 kg yang disebut mencapai 70% APBN. Menurutnya, setiap tabung gas 3 kg disubsidi hingga Rp30.000.
Tak lama kemudian, Menteri ESDM Bahlil langsung membantah klaim itu dan menuding Purbaya salah membaca data. Dari sinilah “perang data” dimulai — publik pun terbelah antara yang mendukung ketegasan Purbaya dan yang menilai ia belum cukup matang memahami lapangan.
Meski menuai kritik, Adi Prayitno menilai sikap Purbaya mencerminkan niat kuat untuk menata kembali tata kelola subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
2. Dana Makan Bergizi (MBG) yang Siap Dialihkan
Kebijakan berikutnya yang memantik kontroversi adalah soal dana Makan Bergizi Gratis (MBG) — program prioritas pemerintah yang menyentuh angka fantastis hingga Rp3.000 triliun di 2026.
Purbaya menegaskan, bila dana tersebut tidak terserap secara optimal, maka akan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif.
Langkah ini dianggap sangat berani, karena selama ini tak ada pejabat yang berani “menyentuh” program unggulan tersebut. Namun bagi Purbaya, efisiensi dan akuntabilitas adalah prinsip utama pengelolaan keuangan negara.
3. Dihadang 18 Kepala Daerah karena Pemangkasan Dana Transfer
Badai berikutnya datang dari 18 kepala daerah yang memprotes kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah. Para gubernur dan bupati menilai pemangkasan itu berpotensi menghambat pembangunan dan melanggar janji politik mereka pada rakyat.
Namun, Purbaya tak gentar. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari evaluasi fiskal nasional. Banyak daerah, katanya, tidak maksimal menyerap anggaran dan malah melakukan pemborosan untuk perjalanan dinas atau rapat-rapat.
Kementerian Dalam Negeri bahkan membela sikapnya, menegaskan bahwa langkah Purbaya sejalan dengan semangat efisiensi nasional.
4. Menolak Gunakan APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat
Kebijakan paling fenomenal datang saat Purbaya menyatakan tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Pernyataan ini dianggap mengejutkan karena proyek tersebut telah berjalan, beroperasi, dan menjadi simbol kerja sama infrastruktur nasional. Namun, Purbaya menilai APBN bukan solusi untuk menutup lubang utang — negara harus mencari skema pembiayaan lain agar fiskal tetap sehat.
Menurut Adi Prayitno, sikap ini menunjukkan karakter Purbaya yang independen dan berani melawan arus politik kekuasaan.
Purbaya, Menteri Profesional yang Tak Punya “Beban Partai”
Dari seluruh manuvernya, satu hal yang menonjol: Purbaya tidak takut siapa pun.
Sebagai menteri dari kalangan profesional, ia tidak memiliki beban politik untuk menjaga kepentingan partai atau kelompok tertentu.
“Karena tidak terikat oleh kepentingan politik, Purbaya bisa bersikap apa adanya — berani, lugas, dan konfrontatif jika melihat sesuatu yang tidak masuk akal,” ujar Adi Prayitno dalam videonya.
Bagi Adi, karakter seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik: tidak sungkan melawan arus demi kepentingan rakyat.
Efek Positif & Harapan ke Depan
Meski banyak diserang dan dikritik, keberanian Purbaya patut diapresiasi. Adi menilai, jika konsisten dijalankan dengan basis data yang kuat, kebijakan-kebijakan Purbaya berpotensi membawa efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun ia juga mengingatkan, manuver politik dan komunikasi publik harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
Pada akhirnya, kata Adi, yang paling penting bukanlah manuver atau kehebohan politiknya, tetapi manfaat nyata bagi rakyat.
“Yang rakyat butuhkan bukan drama, tapi kebijakan yang benar-benar meringankan beban hidup mereka,” tutupnya.
Kesimpulan: Menteri yang Melawan Demi Kebenaran
“Purbaya vs Everybody” bukan sekadar frasa — ia mencerminkan realitas seorang menteri yang berani berdiri tegak di tengah badai politik dan birokrasi.
Ia bukan politisi, bukan pencari popularitas, melainkan pejabat yang ingin menegakkan rasionalitas dan keberanian di tengah budaya kompromi.
Apapun kontroversinya, Purbaya telah menandai era baru di Kementerian Keuangan — era di mana keberanian berbicara lebih lantang daripada basa-basi politik.
***
