PROGRES.ID – China memberikan lampu hijau untuk penerbitan 105 permainan domestik pada Senin (25/12/2023), menandakan perubahan kebijakan yang dapat memberikan nafas lega bagi industri game setelah kebijakan ketat sebelumnya menyebabkan kerugian besar senilai US$80 miliar atau sekitar Rp1.237 triliun minggu lalu.
Dalam daftar izin tersebut, terdapat game dari Tencent Holdings Ltd. dan NetEase Inc., dua raksasa game di China yang sebelumnya terdampak peraturan yang lebih ketat. Persetujuan ini diumumkan pada hari Senin, menandakan dukungan pemerintah China terhadap perkembangan industri game online, menurut sebuah asosiasi industri yang mengutip postingan di WeChat yang diterbitkan ulang oleh Xinhua, kantor berita resmi China.
Langkah ini terjadi setelah regulator game, National Press and Publication Administration (NPPA), pada Jumat, mengumumkan peraturan baru untuk membatasi pengembangan game online, termasuk pembatasan tidak spesifik pada belanja game pemain dewasa. Pembatasan tambahan mencakup larangan hadiah untuk aktivitas login dan duel pemain, serta larangan terhadap konten yang dianggap melanggar keamanan nasional.
Pada hari Jumat, nilai kapitalisasi pasar Tencent dan NetEase turun drastis di Hong Kong, namun pengumuman persetujuan untuk 40 nama game yang diimpor oleh NPPA saat jam perdagangan saham tidak banyak membantu memulihkan kepercayaan investor.
Meskipun beberapa analis, termasuk dari Citi, mengatakan bahwa Tencent dan NetEase mungkin tidak terlalu terpengaruh, saham keduanya tetap turun di bursa saham AS.
Pemerintah China menyatakan kesiapannya untuk mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan pemain, untuk memperbaiki peraturan yang baru diumumkan.
Keputusan China ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk menciptakan lingkungan game yang lebih luas dan beragam, dengan konten inovatif dan kualitas tinggi, sambil menghindari praktik monetisasi yang berlebihan atau model permainan ‘bayar untuk menang’. Yang Wenfeng, Wakil Presiden Senior Paper Games, menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih penerbit mendapatkan keuntungan melalui praktik yang adil dan inovasi produk, dibandingkan dengan mengandalkan strategi monetisasi yang berlebihan.
Sumber: Bloomberg Technoz
