PROGRES.ID – Kelompok Hizbullah melontarkan sindiran tajam terhadap kemampuan militer Israel, dengan menyebut peningkatan yang terjadi bukan pada kekuatan tempur, melainkan pada upaya menyembunyikan jumlah korban (sensor militer) di pihak mereka.
Melalui pernyataan yang dibagikan di Telegram, Hizbullah menilai tentara Israel tidak menunjukkan kemajuan signifikan meski didukung persenjataan modern dan dukungan dari Amerika Serikat. Mereka bahkan menyebut salah satu “kemampuan” yang berkembang justru adalah sensor terhadap jumlah kematian prajurit.
Di tengah kritik tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk memperluas program wajib militer. Kebijakan ini termasuk menyasar kelompok Yahudi ultraortodoks yang selama ini sebagian besar tidak diwajibkan mengikuti dinas militer.
Langkah itu diambil setelah muncul laporan bahwa militer Israel menghadapi krisis kekurangan personel. Dalam rapat kabinet keamanan yang dilaporkan oleh KAN, Kepala Staf Eyal Zamir memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi melemahkan kekuatan militer secara serius.
Pemerintah Israel berencana melonggarkan aturan wajib militer serta memperpanjang masa dinas bagi prajurit. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diterapkan setelah perayaan Paskah Yahudi pada April.
Netanyahu juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan tersebut meskipun mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk penasihat di Komisi Keamanan dan Hubungan Luar Negeri Parlemen Israel.
Sementara itu, juru bicara militer Israel, Effie Defrin, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini kekurangan sekitar 15.000 personel, termasuk 8.000 prajurit tempur.
Kebutuhan tambahan pasukan ini meningkat seiring meluasnya operasi militer Israel di berbagai wilayah, mulai dari Palestina hingga keterlibatan dalam konflik dengan Iran dan Lebanon.
Di sisi lain, jumlah personel aktif justru mengalami penurunan, memperparah tekanan terhadap militer Israel di tengah intensitas operasi yang terus meningkat.
