PROGRES.ID – Gencatan senjata dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran masih bertahan, namun situasinya dinilai rapuh. Sejumlah pelanggaran disebut terus terjadi, sementara pembicaraan damai baru dijadwalkan berlangsung di Pakistan akhir pekan ini.
Serangan Iran ke negara-negara Teluk dan Israel dilaporkan menurun drastis. Amerika Serikat juga untuk sementara menghentikan operasi militernya. Meski demikian, kedua kubu saling menuduh lawannya tidak mematuhi kesepakatan.
Menurut Wakeuppolitics.com, Iran dan Pakistan, yang disebut menjadi mediator, menilai Israel melanggar gencatan senjata karena masih menyerang Lebanon. Di sisi lain, Washington dan Israel menyatakan Lebanon tidak termasuk dalam cakupan perjanjian.
Rumitnya situasi diperparah oleh laporan bahwa kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis, sehingga membuka ruang perbedaan tafsir.
Lebanon Masih Bergejolak
Di tengah gencatan senjata, serangan Israel ke Lebanon disebut masih berlanjut. Pejabat Lebanon melaporkan ratusan korban jiwa dan lebih dari seribu orang luka hanya dalam satu hari.
Israel dan Lebanon sudah menyepakati gencatan senjata, namun pengkhianatan dari pihak Israel masih sangat rentan terjadi.
Selat Hormuz Jadi Sumber Sengketa Baru
Amerika Serikat juga menuduh Iran tidak menjalankan komitmennya karena masih membatasi lalu lintas kapal di Strait of Hormuz.
Sebelum perang pecah, lebih dari 100 kapal per hari melintasi jalur energi penting tersebut. Namun, dalam beberapa hari terakhir, jumlah kapal yang lewat dilaporkan masih jauh di bawah angka normal.
Presiden Donald Trump bahkan mengecam Iran dan menuntut penghentian pungutan biaya lintas kapal yang disebut diberlakukan Teheran.
Negosiasi Tingkat Tinggi Digelar di Pakistan
Ketegangan itu akan menjadi latar pembicaraan damai Amerika Serikat-Iran di Pakistan pada Sabtu mendatang.
Delegasi AS dipimpin Wakil Presiden JD Vance. Pertemuan ini disebut sebagai dialog tingkat tertinggi antara Washington dan Teheran sejak 1979.
Meski demikian, banyak pihak menilai negosiasi berpotensi gagal sewaktu-waktu dan bisa kembali memicu serangan baru.
Jika Perang Lewat 60 Hari, Apa Dampaknya?
Sorotan utama kini tertuju pada aturan hukum Amerika Serikat bernama War Powers Resolution yang disahkan pada 1973.
Aturan itu mewajibkan presiden melapor ke Kongres dalam 48 jam setelah mengerahkan militer ke konflik tanpa persetujuan parlemen. Setelah itu, presiden memiliki waktu 60 hari untuk menghentikan operasi militer jika belum mendapat otorisasi Kongres.
Trump dilaporkan telah mengirim pemberitahuan resmi terkait operasi terhadap Iran pada 2 Maret. Artinya, batas 60 hari jatuh pada 1 Mei.
Namun, aturan tersebut juga memberi tambahan masa 30 hari, sehingga tenggat efektif berakhir pada 31 Mei.
Apakah Perang Harus Berhenti?
Secara hukum, jika hingga akhir Mei tidak ada persetujuan Kongres, pemerintah AS seharusnya mengakhiri keterlibatan militernya.
Namun, dalam praktiknya, banyak presiden Amerika sebelumnya tetap menafsirkan kewenangan perang secara luas, sehingga aturan ini sering menjadi sumber perdebatan politik dan konstitusional.
Jika konflik Iran berlanjut melewati tenggat itu tanpa restu Kongres, tekanan politik terhadap Gedung Putih diperkirakan meningkat tajam.
