PROGRES.ID – Seorang menteri Israel secara terbuka menyatakan bahwa rezim Zionis tidak merasa terikat oleh nota kesepahaman (MoU) yang baru diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan itu menegaskan bahwa Israel akan tetap melanjutkan operasi militernya sekaligus mempertahankan pendudukan di wilayah Lebanon selatan.
Dalam wawancara dengan media Israel pada Senin malam (15/6/2026), Menteri Sains dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, yang juga merupakan anggota kabinet politik-keamanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.
“Kami bukan pihak dalam perjanjian itu. Dari sudut pandang kami, operasi akan terus berlangsung hingga tujuan pelucutan senjata Hezbollah tercapai,” ujar Gamliel.
Ia bahkan secara terang-terangan mengungkapkan keinginan Israel untuk mempertahankan kendali atas sejumlah wilayah di Lebanon selatan hingga Sungai Litani dan Kastel Beaufort. Selain itu, ia menyatakan bahwa warga Lebanon yang mengungsi tidak akan diizinkan kembali sebelum Hezbollah dilucuti.
“Faktanya, kami telah berakar kuat di dalam wilayah Lebanon dan tidak berniat meninggalkan area yang sudah kami kuasai hingga Sungai Litani dan Kastel Beaufort. Kami juga tidak akan mengizinkan penduduk kembali sebelum Hezbollah dilucuti,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pembicaraannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Netanyahu disebut menegaskan bahwa meskipun kesepakatan itu merupakan keputusan Washington, Israel tetap memiliki kepentingannya sendiri.
Sikap itu dipandang sebagai sinyal bahwa Tel Aviv tidak akan membatasi tindakannya terhadap kelompok perlawanan di kawasan, meskipun terdapat upaya diplomatik yang tengah berlangsung.
Dalam pernyataan publik pada Senin, Netanyahu menegaskan bahwa “perjuangan belum berakhir” dan menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di sejumlah “zona keamanan” di Lebanon selatan selama dianggap diperlukan. Pernyataan tersebut muncul di tengah tuntutan Iran agar seluruh pasukan Israel ditarik sebagai bagian dari kerangka gencatan senjata.
Gamliel juga menuding Trump menunda langkah-langkah tertentu karena pertimbangan politik domestik, termasuk agenda seperti Piala Dunia, perayaan ulang tahunnya, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, serta pemilu paruh waktu.
Berbagai pernyataan pejabat Israel itu dinilai memperlihatkan niat untuk mempertahankan kehadiran militernya di Lebanon dan berpotensi menghambat berbagai upaya penyelesaian konflik di kawasan.
MoU antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan pada Minggu mencakup gencatan senjata di seluruh front konflik, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta masa negosiasi lanjutan selama 60 hari terkait isu nuklir. Penandatanganan resmi dokumen tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang di Jenewa, Swiss.
Penolakan terbuka Israel terhadap sejumlah poin dalam kesepakatan itu semakin menegaskan perbedaan sikap antara Tel Aviv dan para pihak yang terlibat dalam proses diplomasi tersebut.
Teheran sebelumnya memperingatkan bahwa setiap tindakan provokatif Israel yang mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan akan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat dan rezim Zionis.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April lalu menghentikan serangan militer langsung Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran setelah perang yang berlangsung selama 40 hari sejak 28 Februari.
Meski demikian, Israel disebut masih melancarkan serangan di wilayah perbatasan Lebanon. Bahkan, baru-baru ini serangan kembali dilaporkan terjadi di kawasan Dahiyeh, Beirut, yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Syiah.
