PROGRES.ID – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak sedang mengembangkan senjata nuklir, di tengah tekanan internasional dan gelombang protes besar yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Dalam pernyataan publiknya, ia juga mengakui adanya “rasa malu dan duka mendalam” setelah tindakan keras aparat terhadap demonstran.
Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Revolusi Iran 1979, momen penting yang setiap tahun dimanfaatkan pemerintah untuk menunjukkan persatuan nasional. Namun kali ini, suasana peringatan dibayangi krisis politik, ketegangan dengan Amerika Serikat, serta negosiasi nuklir yang berada di ujung tanduk.
Tegaskan Siap Diverifikasi Soal Program Nuklir Iran
Dalam pidatonya, Pezeshkian menyatakan Iran bersedia melanjutkan dialog terkait program nuklir dan membuka diri terhadap proses verifikasi internasional. Ia menegaskan bahwa Teheran tidak memiliki ambisi membangun senjata nuklir.
“Kami siap untuk segala bentuk verifikasi,” ujarnya, merujuk pada klaim bahwa program nuklir Iran murni untuk tujuan sipil.
Namun, pengawasan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) dilaporkan mengalami hambatan dalam beberapa bulan terakhir. Badan tersebut belum dapat sepenuhnya memeriksa dan memverifikasi stok nuklir Iran, memicu kekhawatiran di Barat.
Presiden Iran juga menuding adanya “tembok ketidakpercayaan” yang dibangun oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akibat kebijakan dan pernyataan mereka di masa lalu, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan final.
Bayang-Bayang Ancaman Militer AS
Pernyataan Pezeshkian muncul di tengah memanasnya hubungan Teheran–Washington. Presiden AS Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan pengiriman kelompok kapal induk kedua ke Timur Tengah sebagai langkah antisipasi jika negosiasi gagal.
Langkah tersebut meningkatkan spekulasi tentang kemungkinan konfrontasi militer langsung. Di sisi lain, para pemimpin militer Iran berulang kali menyatakan kesiapan menghadapi dan “mengalahkan” Amerika jika konflik terbuka benar-benar terjadi.
Ketegangan ini membuat isu program nuklir Iran kembali menjadi sorotan utama dalam geopolitik global.
Akui “Malu” atas Tindakan terhadap Demonstran
Selain isu nuklir, Pezeshkian juga menyinggung gejolak domestik yang memicu protes massal dalam beberapa pekan terakhir.
“Kami merasa malu di hadapan rakyat. Kami wajib melayani mereka yang terdampak dalam proses ini. Kami siap mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak secara langsung membahas laporan korban jiwa akibat tindakan aparat keamanan dalam membubarkan demonstrasi.
Di ibu kota Teheran, suasana kontras terlihat jelas. Televisi pemerintah menayangkan ratusan ribu warga menghadiri aksi pro-pemerintah dengan membakar bendera Amerika dan meneriakkan slogan anti-AS. Namun pada malam sebelumnya, terdengar teriakan “Mati untuk diktator!” dari sejumlah rumah warga.
Reformis Ditahan, Tekanan Politik Meningkat
Menukil The Guardian, situasi semakin rumit setelah sejumlah tokoh reformis dilaporkan ditangkap. Kelompok Reform Front mendesak Presiden Pezeshkian agar secara terbuka menuntut pembebasan para pemimpin mereka.
Mereka memperingatkan bahwa sikap diam presiden akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji kampanyenya dan pukulan terhadap upaya perdamaian nasional.
Pengacara para reformis yang ditahan menyebut klien mereka ditempatkan dalam sel isolasi. Media yang dekat dengan aparat keamanan menuduh mereka melakukan penghasutan karena mencoba menyelenggarakan konferensi nasional untuk mendorong perubahan politik.
Sementara itu, serikat guru Iran mengklaim sedikitnya 213 anak tewas dalam rangkaian protes, meski angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Israel dan Rudal Balistik Jadi Titik Sengketa
Dalam dinamika diplomatik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut berupaya mendorong Washington mengambil sikap lebih keras terhadap Iran.
Israel ingin agar pembicaraan nuklir juga mencakup program rudal balistik Iran—isu yang sejauh ini ditolak Teheran. Iran menegaskan bahwa persenjataan rudalnya merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional dan tidak termasuk dalam ruang lingkup negosiasi nuklir.
Perwakilan pemimpin tertinggi Iran, Ali Shamkhani, menegaskan bahwa isu rudal tidak berada dalam mandat para negosiator.
Di sisi lain, Ali Larijani dari Dewan Keamanan Nasional Iran melakukan pertemuan dengan mediator di Oman dan Qatar untuk merumuskan respons terhadap tuntutan AS. Ia membuka kemungkinan pembicaraan lebih luas jika tahap awal negosiasi terkait program nuklir sipil berjalan sukses.
Krisis Kepercayaan dan Masa Depan Perundingan
Kondisi saat ini mencerminkan dilema besar yang dihadapi Iran: di satu sisi, tekanan ekonomi dan politik mendorong perlunya kesepakatan internasional; di sisi lain, garis merah strategis—termasuk program rudal dan kedaulatan pertahanan—tidak ingin dikorbankan.
Bagi Amerika Serikat, memasukkan isu rudal dan kemampuan militer Iran dalam kesepakatan menjadi prioritas keamanan regional. Namun bagi Teheran, tuntutan tersebut dianggap melampaui batas negosiasi nuklir sipil.
Di tengah krisis domestik dan ancaman eksternal, Presiden Pezeshkian mencoba memainkan dua pesan sekaligus: membuka ruang dialog internasional dan meredam kemarahan publik dalam negeri.
Apakah strategi ini cukup untuk menyelamatkan stabilitas politik Iran sekaligus menghindari konflik militer dengan Amerika Serikat?
Jawabannya akan sangat menentukan arah Timur Tengah dalam beberapa bulan ke depan.
