PROGRES.ID – Aksi protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa minggu kembali menggetarkan Kota Tel Aviv, pusat bisnis Israel, pada Sabtu (8/7/2023), sebagai bentuk penolakan terhadap upaya baru dalam merombak sistem peradilan oleh koalisi ekstrem kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Ribuan orang turun ke jalan di seluruh negeri, tetapi unjuk rasa di Tel Aviv berhasil menarik perhatian lebih banyak massa dibandingkan protes-protes sebelumnya, demikian seperti dilaporkan oleh Reuters yang mengutip N12 News dan Channel 13.
Aksi protes yang merambah seluruh negeri ini dimulai pada bulan Januari ketika Pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk melakukan perombakan sistem peradilan melalui sebuah paket undang-undang yang dianggap akan mengurangi kewenangan Mahkamah Agung dan memberikan kekuasaan lebih besar kepada koalisi penguasa untuk memilih hakim.
Protes-protes ini sempat mereda sedikit pada akhir Maret ketika Netanyahu, yang mendapat tekanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menunda pembicaraan terkait rencana tersebut dengan pihak oposisi. Pembicaraan tersebut seharusnya bertujuan mencapai kesepakatan yang luas mengenai reformasi peradilan.
Namun, karena percaya bahwa pembicaraan tersebut tidak akan memberikan hasil yang diharapkan, Netanyahu kembali melanjutkan upaya pemerintahannya untuk mengendalikan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, MA saat ini memiliki wewenang yang terlalu luas, berhaluan kiri, dan bersifat elitistis. Ia menyatakan bahwa usulan-usulan yang diajukan kali ini akan lebih moderat.
Upaya pemerintah untuk merombak sistem peradilan ini telah memunculkan kekhawatiran akan kesehatan demokrasi Israel dan melemahkan perekonomian negara. Nilai tukar mata uang Israel, Shekel, telah turun sebesar 5 persen sejak dimulainya aksi protes.
Meskipun Netanyahu bersikeras bahwa dia tidak bersalah dalam kasus korupsi yang sedang berlangsung, dia berusaha meredam kekhawatiran dari sekutu-sekutu Barat dan investor asing. Ia mengatakan bahwa rencana perubahan tersebut akan lebih baik dalam memisahkan kekuasaan cabang-cabang pemerintahan. [ft/ah]
