PROGRES.ID – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) merilis ribuan dokumen terkait mendiang pengusaha keuangan sekaligus terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein pada Jumat (19/12/2025). Namun, alih-alih meredam polemik, publikasi berkas tersebut justru memicu kontroversi baru karena lebih banyak menyoroti mantan Presiden AS Bill Clinton, sementara nama Presiden Donald Trump hampir tidak muncul.
Mengutip laporan Reuters, minimnya penyebutan Trump langsung menjadi sorotan. Pasalnya, dalam sejumlah rilis dokumen Epstein sebelumnya, nama Trump sempat tercantum, termasuk dalam manifes penerbangan pesawat pribadi Epstein yang dibuka ke publik pada Februari 2025.
Rilis Dipicu Undang-Undang Kongres
Publikasi sebagian dokumen ini dilakukan sebagai tindak lanjut undang-undang yang disahkan Kongres pada November 2025, yang mewajibkan seluruh arsip Epstein dibuka ke publik. Regulasi tersebut disahkan meskipun Trump sebelumnya dilaporkan berupaya mempertahankan status kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut.
Kasus Epstein selama ini menjadi isu sensitif bagi Trump, terutama karena ia pernah menyebarkan teori konspirasi seputar kematian Epstein kepada para pendukungnya. Epstein ditemukan tewas di penjara Manhattan pada 2019, dalam peristiwa yang secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri.
Namun, isi dokumen terbaru dinilai tidak menghadirkan temuan substansial baru. Sebagian besar materi disebut sudah pernah dipublikasikan sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, banyak berkas yang dirilis kali ini mengalami penyensoran berat, bahkan sejumlah dokumen setebal lebih dari 100 halaman sepenuhnya dihitamkan.
Departemen Kehakiman mengonfirmasi masih menelaah ratusan ribu halaman tambahan sebelum menentukan kemungkinan rilis lanjutan.
Clinton Disorot, Trump Hampir Tak Tersentuh
Dalam berkas yang dirilis, terdapat sejumlah bukti hasil penyelidikan Epstein serta foto-foto Bill Clinton. Sebaliknya, hampir tidak ditemukan foto Donald Trump maupun dokumen yang secara eksplisit menyebut namanya.
Padahal, hubungan sosial Trump dan Epstein pada era 1990-an hingga awal 2000-an telah lama diketahui publik. Keduanya disebut baru merenggang sebelum Epstein pertama kali dijatuhi hukuman pada 2008. Trump sendiri tidak pernah didakwa dalam kasus Epstein dan telah berulang kali menyatakan tidak mengetahui praktik kriminal tersebut.
Gedung Putih Unggah Foto Clinton
Kontroversi berlanjut setelah Departemen Kehakiman mengunggah gambar yang diklaim menampilkan Clinton bersama korban Epstein melalui media sosial. Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai upaya mengarahkan perhatian publik ke mantan presiden dari Partai Demokrat tersebut.
Wakil Kepala Staf Clinton, Angel Urena, merespons keras langkah tersebut.
“Mereka bisa merilis sebanyak mungkin foto buram berusia lebih dari 20 tahun, tetapi ini bukan tentang Bill Clinton,” kata Urena dalam pernyataan resmi, dikutip dari Reuters, Sabtu (20/12/2025).
Urena menilai pemerintah saat ini berupaya mengalihkan sorotan untuk melindungi kepentingan internal Gedung Putih.
Bulan lalu, Trump memang memerintahkan Departemen Kehakiman menyelidiki hubungan Clinton dengan Epstein. Langkah tersebut menuai kritik karena dinilai sebagai upaya mengalihkan perhatian dari relasi Trump sendiri dengan Epstein.
Dalam foto-foto yang dirilis, Clinton terlihat berada di area kolam renang bersama Ghislaine Maxwell dan satu individu lain yang wajahnya disamarkan. Pada gambar lain, Clinton tampak berada di jacuzzi dengan sosok yang juga disensor. Clinton sebelumnya telah menyampaikan penyesalan atas pergaulannya dengan Epstein dan menegaskan tidak mengetahui adanya kejahatan seksual tersebut.
Kritik soal Transparansi
Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche menyebut terdapat lebih dari 1.200 korban atau keluarga korban yang identitasnya wajib dilindungi, sehingga sensor dilakukan secara ketat.
Gedung Putih mengklaim rilis dokumen ini sebagai bentuk komitmen transparansi dan keadilan bagi korban Epstein. Namun, kritik muncul karena pembukaan arsip tersebut dilakukan setelah desakan Kongres, bukan atas inisiatif pemerintah sendiri.
Sejumlah anggota parlemen menilai rilis ini belum memenuhi kewajiban undang-undang. Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut dokumen yang dirilis baru sebagian kecil dari keseluruhan bukti yang tersedia.
“Dokumen yang sangat disensor ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan fakta,” ujar Schumer.
Anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie juga menyatakan rilis tersebut “gagal memenuhi baik semangat maupun substansi hukum.”
Pendukung Trump Mulai Kecewa
Di sisi lain, isu Epstein turut memicu kekecewaan di kalangan pendukung Trump. Banyak pemilih menilai pemerintah belum sepenuhnya transparan terkait hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh serta kematiannya di penjara saat menunggu persidangan kasus perdagangan dan pelecehan seksual anak.
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 44 persen pemilih Partai Republik yang puas dengan cara Trump menangani isu Epstein, jauh di bawah tingkat kepuasan umumnya. Isu ini dinilai berpotensi melemahkan posisi politik Trump menjelang pemilu paruh waktu 2026.
Kontroversi kembali memanas setelah Partai Demokrat merilis email Epstein yang menyebut Trump “tahu tentang gadis-gadis itu,” meski tanpa rincian lebih lanjut. Trump menepis tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai “Epstein Hoax.”
Sebaliknya, anggota DPR Partai Republik juga merilis email yang menyebut Trump beberapa kali mengunjungi rumah Epstein, namun menegaskan tidak ada keterlibatan langsung dalam praktik kejahatan.
Kasus Epstein sendiri terus menyeret nama-nama besar. Bahkan setelah vonis 2008, Epstein diketahui masih berhubungan dengan sejumlah tokoh ternama, termasuk Steve Bannon, Larry Summers, Peter Thiel, hingga Pangeran Andrew dari Inggris.
Sementara itu, JPMorgan Chase pada 2023 sepakat membayar US$290 juta kepada sebagian korban Epstein untuk menyelesaikan gugatan terkait dugaan kelalaian dalam mengawasi aktivitas keuangan Epstein. ***
