PROGRES.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat dilaporkan menunda pengiriman senjata kepada sejumlah negara sekutu di Eropa setelah stok persenjataan nasional menurun akibat konflik militer bersama Israel melawan Iran.
Laporan tersebut disampaikan Reuters pada Kamis dengan mengutip tiga sumber yang mengetahui persoalan itu. Penundaan disebut akan berdampak pada beberapa negara Eropa, termasuk kawasan Baltik dan Skandinavia.
Sebagian pengiriman yang tertunda merupakan pesanan senjata negara-negara Eropa melalui program Foreign Military Sales (FMS), yakni skema penjualan senjata antar pemerintah yang dikelola Amerika Serikat.
Hingga kini, The White House, United States Department of State, dan United States Department of Defense belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut.
Perang Iran Disebut Gerus Persediaan
Konflik militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari disebut telah menguras sumber daya militer AS, termasuk amunisi berpemandu presisi dan perlengkapan penting lainnya.
Penurunan stok senjata ini menambah tekanan terhadap industri pertahanan Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir telah menghadapi tingginya permintaan global.
Jepang Juga Disebut Terdampak
Sebelumnya, surat kabar Jepang Asahi Shimbun melaporkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth telah memberi tahu Menteri Pertahanan Jepang Shinier Koizumi bulan lalu mengenai kemungkinan keterlambatan pengiriman rudal Tomahawk.
Jika laporan itu benar, maka dampak kekurangan stok tidak hanya dirasakan sekutu di Eropa, tetapi juga di kawasan Asia-Pasifik.
Kekurangan Senjata Sudah Terjadi Bertahun-tahun
Amerika Serikat disebut mulai menghadapi tekanan stok persenjataan sejak perang Rusia-Ukraina pada 2022, konflik Gaza pada 2023, serta dua operasi militer terhadap Iran dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi tersebut bahkan dilaporkan mendorong Pentagon untuk mencari jalur produksi tambahan di luar industri pertahanan tradisional.
Pentagon Gandeng Pabrikan Mobil
Mengutip sumber militer anonim, The Wall Street Journal melaporkan pejabat tinggi militer AS telah menggelar pembicaraan dengan eksekutif perusahaan otomotif besar seperti General Motors dan Ford Motor Company.
Pembahasan itu terkait kemungkinan produksi senjata dan perlengkapan militer lain guna membantu memenuhi kebutuhan logistik yang meningkat.
