PROGRES.ID – Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Kevin McCarthy, pada Selasa (12/9/2023), mengumumkan rencana untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Penyelidikan ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Biden mungkin memperoleh keuntungan dari transaksi bisnis putranya, Hunter Biden, dengan pihak asing.
Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, komite DPR kini akan memulai tahap penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. McCarthy menyatakan, “Melalui penyelidikan kami, kami menemukan bahwa Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika tentang apa yang diketahuinya terkait transaksi bisnis asing keluarganya.”
Pengumuman ini datang setelah berbulan-bulan tekanan dari kelompok konservatif di DPR untuk mengambil tindakan ini.
Scott Perry, ketua Freedom Caucus di DPR, menyampaikan pendapatnya, “Saya rasa jika warga negara biasa dituduh seperti apa yang dituduhkan pada presiden, maka dia sudah dihadapkan ke peradilan.”
Sementara itu, pihak Demokrat mengklaim bahwa pihak Republik tidak memiliki bukti konkret terkait tuduhan tersebut setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, di mana puluhan ribu dokumen telah diserahkan kepada penyelidik. Chuck Schumer, pemimpin mayoritas di Senat AS, mengatakan, “Penyelidikan pemakzulan ini adalah hal yang konyol. Rakyat Amerika ingin kita melakukan sesuatu yang memperbaiki hidup mereka, bukan melakukan perburuan sia-sia ini.”
Pihak Republik memiliki mayoritas yang tipis di DPR, hanya memiliki selisih lima kursi dari pihak Demokrat. Michael Thorning, Direktur dari Structural Democracy di Bipartisan Policy Center, menyatakan, “Mungkin saja pasal-pasal pemakzulan ini tidak akan pernah mencapai Senat. Dengan mayoritas yang tipis, tidak jelas apakah pihak Republik bisa menyelesaikannya. Mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak Demokrat, jadi mereka harus benar-benar bersatu. Jika mereka kehilangan dukungan dari lima anggota Republik, mereka tidak akan bisa meloloskannya.”
Beberapa anggota Republik telah menyuarakan keprihatinan terkait pelaksanaan penyelidikan ini menjelang pemilihan tahun 2024.
Pemimpin minoritas di Senat, Mitch McConnell, yang sebelumnya mengatakan bahwa pemakzulan harus menjadi sebuah proses yang jarang dilakukan, tidak memberikan komentar lebih lanjut. “Agenda kita sudah sangat padat, termasuk pekerjaan kami untuk meloloskan anggaran belanja,” katanya.
Pengumuman ini juga menimbulkan konflik antara DPR dan Gedung Putih, karena anggota kongres harus mencapai kesepakatan dengan Presiden Biden untuk mempertahankan operasi pemerintah setelah batas pendanaan pada tanggal 30 September. Jika pemerintahan terhenti, Komite DPR ini juga akan kesulitan melaksanakan penyelidikan pemakzulan ini.
