Wakil Presiden Iran: AS Cuma Antek, Wajib Melapor ke Israel

favicon progres.id
netanyahu jd vance
Wakil Presiden AS JD Vance, kedua dari kanan, mendengarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara selama pertemuan di al-Quds yang diduduki, pada 22 Oktober 2025. (Foto: AP via PressTV)

PROGRES.ID – Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia menilai White House tidak lagi bertindak independen, melainkan telah berubah menjadi “cabang pelaporan” bagi Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan Aref melalui akun X miliknya pada Selasa, menyusul pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sehari sebelumnya. Netanyahu mengklaim bahwa Wakil Presiden AS JD Vance rutin memberikan laporan kepadanya, termasuk setelah kunjungannya ke Islamabad.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pejabat tinggi suatu negara memberikan laporan harian kepada pemimpin negara lain,” tulis Aref.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut Iran, tetapi dinilai sebagai bentuk “kerendahan struktural” dalam hubungan internasional. Aref bahkan mempertanyakan apakah publik Amerika menyadari bahwa Gedung Putih, menurutnya, telah berfungsi sebagai perpanjangan kepentingan negara lain.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet pada 13 April, Netanyahu menyebut telah berbicara dengan Vance yang memberikan informasi rinci terkait perkembangan negosiasi antara AS dan Iran. Ia menambahkan bahwa komunikasi semacam itu terjadi setiap hari.

Pernyataan tersebut memicu reaksi luas, termasuk kritik dari berbagai kalangan yang menilai Israel memiliki pengaruh besar dalam arah kebijakan AS, terutama di tengah upaya negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri konflik.

Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat sendiri berakhir tanpa kesepakatan pada 12 April, setelah berlangsung selama 21 jam di Islamabad, Pakistan.

Dalam konferensi pers singkat, Vance mengakui bahwa pembicaraan tersebut belum menghasilkan titik temu. Sementara itu, pejabat Iran menilai kegagalan terjadi akibat tuntutan Washington yang dianggap berlebihan.

Kebuntuan ini menempatkan pemerintahan Presiden Donald Trump pada posisi sulit. Opsi yang dihadapi antara lain melanjutkan proses diplomasi yang panjang dan kompleks, atau kembali pada eskalasi konflik yang berpotensi mengguncang pasar energi global serta meningkatkan ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *