PROGRES.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan penggunaan Pertamax (RON 92) sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan ini akan menjadi topik dalam rapat terbatas mengenai kebijakan udara di Istana Negara pada Senin (28/8/2023) hari ini.
Pernyataan tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang lokasi dan pasokan tenaga listrik untuk produksi hidrogen hijau di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (28/8/2023).
“Nantikan keputusan mengenai apakah Pertamax akan menjadi BBM subsidi, karena akan ada sidang kabinet hari ini,” kata Dadan singkat.
Berdasarkan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/8/2023), pada pukul 14.00 dijadwalkan akan diadakan rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan peningkatan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.
Sebelumnya, Dadan juga telah menyampaikan rencana untuk membatasi distribusi BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan untuk memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax.
Mengenai pembatasan BBM Pertalite, Dadan menjelaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan internal. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi.
“Kami sedang membahasnya, melihat aspek teknis, regulasi, dan juga aspek ekonomi, karena semuanya memiliki perbedaan. Namun, kami masih berada dalam tahap pembahasan internal,” ucap Dadan di Bali, beberapa waktu lalu.
Diskusi internal juga mencakup rencana untuk mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk jenis Pertamax. “Hal ini termasuk dalam pembahasan kami,” tambah Dadan. Menurut Dadan, pembahasan ini dilakukan karena bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite memiliki potensi lebih besar dalam menyebabkan polusi udara.
