PROGRES.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi terkait tidak ditetapkannya banjir yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Penetapan status tersebut, menurut BNPB, memiliki kriteria khusus yang tidak terpenuhi dalam kejadian kali ini.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, status bencana nasional baru diberlakukan pada dua peristiwa besar, yakni tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.
“Ini masih dalam pembahasan. Tidak perlu dibahas panjang lebar, karena yang pernah berstatus bencana nasional hanya Covid-19 dan tsunami 2004. Bencana besar lainnya seperti gempa Palu, gempa NTB, maupun gempa Cianjur pun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Suharyanto, Minggu (30/11/2025) seperti dinukil dari Okezone.com.
Ia menuturkan, penetapan status bencana nasional mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk jumlah korban dan tingkat kesulitan akses menuju lokasi terdampak.
“Pertimbangannya bisa dari skala korban dan hambatan akses. Memang kemarin terlihat mencekam karena banyak beredar di media sosial, tetapi ketika tim turun ke lokasi, kondisi sudah lebih terkendali dan tidak turun hujan,” jelasnya.
Suharyanto menegaskan bahwa banjir yang melanda tiga provinsi tersebut saat ini tetap berstatus bencana daerah tingkat provinsi.
“Di Sumatera Utara misalnya, beberapa wilayah yang sempat terlihat mengkhawatirkan mulai membaik. Yang masih serius tinggal Tapanuli Tengah. Jadi saya tidak perlu menyatakan perlu tidaknya status bencana nasional, karena saat ini statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi,” katanya.
Meski tidak berstatus bencana nasional, pemerintah pusat memastikan tetap memberikan dukungan penuh. BNPB bersama TNI, Polri, dan instansi terkait terus membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan dan percepatan pemulihan.
“Kami pastikan seluruh unsur pemerintah bergerak untuk mengatasi bencana ini secepat mungkin,” tambah Suharyanto.
***
