PROGRES.ID, LONDON – Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Andy Burnham bersiap memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan yang dijadwalkan diumumkan pada Selasa (8/9/2026) itu berpotensi meningkatkan ketegangan London dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband disebut akan mengumumkan secara resmi paket pembatasan tersebut. Kebijakan itu secara khusus menyasar aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan permukiman warga Israel di wilayah Tepi Barat.

Langkah tersebut menjadi salah satu kebijakan paling tegas pemerintahan Burnham dalam merespons persoalan Israel-Palestina. Pemerintahan Partai Buruh yang mulai berkuasa pada Juli 2026 sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mempertahankan prospek solusi dua negara.

Menariknya, sehari sebelum rencana sanksi diumumkan, Burnham melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Trump. Percakapan pada Senin (7/9/2026) itu membahas masa depan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing Street mengonfirmasi komunikasi tersebut. Kontak langsung itu berlangsung di tengah persiapan London mengumumkan kebijakan baru terhadap aktivitas perdagangan dari permukiman Israel.

Untuk mengantisipasi reaksi Washington, diplomat Inggris dilaporkan telah berupaya meyakinkan pemerintah AS bahwa pembatasan tersebut terutama bersifat simbolis. London disebut ingin memastikan kebijakan itu tidak berkembang menjadi gangguan terhadap hubungan perdagangan dan kerja sama keamanan Inggris-AS yang lebih luas.

Inggris Tolak Proyek Permukiman E1

Sikap keras London juga terlihat dari penolakannya terhadap rencana pembangunan permukiman E1 di Tepi Barat.

Miliband sebelumnya mengatakan kepada anggota parlemen di House of Commons bahwa pemerintah Inggris akan mengambil sejumlah langkah untuk mencegah keterlibatan Inggris dalam proyek tersebut.

Proyek E1 menjadi perhatian internasional karena dinilai berpotensi memutus kesinambungan wilayah Tepi Barat. Pembangunan tersebut juga disebut dapat menghubungkan permukiman Ma’ale Adumim dengan Yerusalem Timur.

Inggris menilai proyek itu dapat mengancam peluang tercapainya solusi dua negara.

“Pemerintah ini tidak akan membiarkan kehancuran solusi dua negara. Kami akan bertindak, dan saya akan menetapkan serangkaian langkah komprehensif dalam beberapa pekan mendatang,” kata Miliband.

Kebijakan Inggris tersebut muncul setelah 21 negara dan Komisi Eropa pada bulan lalu bersama-sama menyerukan penghentian ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat.

Analis British Palestinian Committee, Zena Agha, menilai pembatasan perdagangan terhadap permukiman merupakan langkah minimum yang semestinya dilakukan negara-negara yang menentang ekspansi tersebut.

Menurut dia, kebijakan terbaru London belum tentu menunjukkan perubahan mendasar dalam hubungan Inggris dengan Israel.

“Kami melihat hal ini lebih sebagai kelanjutan daripada sebuah perubahan drastis,” ujar Agha.

Israel Siapkan Ancaman Balasan

Rencana pembatasan perdagangan itu mendapat respons keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar sebelumnya memperingatkan Inggris bahwa Tel Aviv dapat mengambil tindakan balasan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

“Jika mereka bertindak, saya pikir mereka akan membuat kesalahan besar,” kata Saar kepada media Israel Ynet.

Hubungan London dan Tel Aviv memang telah mengalami ketegangan dalam beberapa waktu terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengejek Inggris dengan menyebutnya sebagai “Republik Islam Inggris” pada bulan lalu setelah meningkatnya kritik dari media dan publik Inggris terhadap kebijakan Israel.

Di dalam negeri Inggris, penolakan terhadap perlakuan aparat militer Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat juga terus menguat.

Meski demikian, London belum memutus hubungan dengan Tel Aviv. Inggris masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap terlibat dalam program pengadaan bersama global untuk memasok komponen pesawat tempur F-35.