PROGRES.ID, TEHERAN — Iran menyatakan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan perang berskala besar di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Seorang pejabat senior keamanan Iran menegaskan bahwa Teheran akan membalas setiap tindakan agresi tanpa membatasi bentuk maupun jangkauan responsnya.

Pernyataan tersebut disampaikan pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Press TV pada Rabu (21/10/2026). Menurut sumber itu, Iran telah mengambil keputusan untuk merespons setiap serangan, termasuk pembunuhan dan aksi pembunuhan terarah yang dianggap dilakukan oleh pihak lawan.

Ia mengatakan angkatan bersenjata Iran siap menyerang kepentingan serta sasaran milik pihak yang dianggap sebagai agresor dan para pendukungnya di kawasan.

Pejabat tersebut juga menilai AS dan Israel tidak dapat dipandang sebagai dua pihak yang sepenuhnya terpisah dalam konflik dengan Iran. Menurutnya, kemungkinan salah satu negara melancarkan perang terhadap Teheran tanpa keterlibatan pihak lainnya merupakan hal yang sulit dipercaya.

Ia turut menyebut ancaman terbuka dari pejabat AS dan Israel sebagai alasan bagi Iran untuk mengambil langkah pertahanan yang diperlukan.

Namun, pernyataan mengenai kesiapan perang dan rencana respons militer tersebut berasal dari sumber keamanan Iran yang dikutip Press TV. Informasi itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa serangan baru telah diputuskan atau akan segera dilancarkan.

Iran Tegaskan Belum Bersedia Berunding dengan AS

ketua parlemen iran mohammad bager qalibaf
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bager Qalibaf (Foto: PressTV)

Pernyataan keras tersebut muncul ketika upaya diplomatik untuk meredakan konflik masih menghadapi hambatan. Pada Selasa (20/10), sejumlah pejabat Iran menyampaikan sikap Teheran kepada Kepala Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, yang berkunjung ke ibu kota Iran dalam rangkaian upaya mediasi.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan perundingan dengan Washington tidak akan berlangsung sebelum AS mengambil langkah untuk membangun kembali kepercayaan.

Rezaei menegaskan bahwa proses tersebut harus diawali dengan pemenuhan seluruh persyaratan yang diajukan Iran. Sikap itu mencerminkan besarnya ketidakpercayaan Teheran terhadap Washington di tengah konflik dan kebuntuan diplomasi.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf juga menyatakan bahwa gencatan senjata permanen bergantung pada kesediaan AS memenuhi tujuh syarat yang dikaitkan dengan nota kesepahaman Islamabad.

Dalam pertemuannya dengan Munir di Teheran, Qalibaf menuduh Washington telah memperburuk situasi akibat kesalahan perhitungan dan perang terhadap Iran. Ia berpendapat bahwa AS kini harus mengambil langkah untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Selat Hormuz Jadi Bagian Penting Perselisihan

Perselisihan kedua negara juga berkaitan dengan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis di Teluk Persia yang penting bagi perdagangan energi dunia.

Menurut laporan Press TV, nota kesepahaman 14 poin yang ditandatangani pada Juni mengatur sejumlah kewajiban AS, termasuk penghentian perang di seluruh front serta pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Iran disebut akan membuka kembali jalur pelayaran tersebut secara bertahap.

Teheran mengaitkan pemulihan akses di Selat Hormuz dengan pemenuhan persyaratan yang diajukannya. Dengan demikian, isu keamanan maritim, sanksi ekonomi, dan penghentian permusuhan menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan sebelum hubungan kedua negara dapat bergerak menuju normalisasi.

Laporan Reuters pada 20 Oktober juga menyebut Iran tetap menolak berunding dengan Washington sebelum tuntutannya dipenuhi, meskipun upaya mediasi Pakistan masih berlangsung. Reuters

Di tengah situasi tersebut, pernyataan kesiapan militer Iran memperlihatkan bahwa Teheran berusaha mempertahankan tekanan terhadap AS dan Israel sekaligus mempertegas posisi tawarnya dalam diplomasi. Belum ada kepastian dari pernyataan pejabat yang dikutip Press TV mengenai apakah ancaman tersebut akan diikuti langkah militer baru.

Sumber: Press TV, Reuters