PROGRES.ID, WASHINGTON — Mayoritas warga Amerika Serikat menilai Presiden Donald Trump memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Survei terbaru The Washington Post, ABC News, dan Ipsos menunjukkan, 66 persen responden meyakini Trump menggunakan jabatan kepresidenan demi keuntungan finansial pribadi.

Temuan yang diberitakan The Guardian pada Senin (19/10/2026) itu muncul ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Trump merosot ke angka 33 persen, menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections di Amerika Serikat pada November mendatang.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah meningkatnya kecurigaan di kalangan pendukung Partai Republik. Sebanyak 34 persen responden dari kelompok Republik dan pemilih yang cenderung mendukung partai tersebut menilai Trump memperkaya diri melalui jabatannya. Angka itu naik 12 poin persentase dibandingkan September 2025, ketika proporsinya masih 22 persen.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan konflik kepentingan dan keuntungan finansial presiden tidak hanya menjadi perhatian lawan politik Trump. Sebagian pemilih dari kubu pendukungnya pun mulai menyampaikan pandangan serupa.

Kritik terhadap Trump Menguat di Kalangan Pemilih

Survei tersebut menemukan bahwa pandangan kritis terhadap Trump tetap sangat dominan di kalangan Demokrat dan pemilih yang condong kepada Partai Demokrat.

Sebanyak 92 persen responden dari kelompok tersebut meyakini Trump menggunakan jabatan presiden untuk memperkaya diri. Angka ini meningkat dari 88 persen pada September 2025.

Sementara itu, pandangan pemilih independen yang tidak condong kepada salah satu partai dilaporkan relatif tidak berubah.

Menurut The Washington Post, perubahan paling mencolok dalam setahun terakhir justru terjadi di kalangan Republik. Perkembangan itu berlangsung kurang dari tiga pekan sebelum pemilihan paruh waktu, ketika isu korupsi dan konflik kepentingan menjadi bagian dari strategi kampanye Partai Demokrat.

Demokrat berupaya mengaitkan persoalan dugaan keuntungan pribadi Trump dan lingkaran dekatnya dengan kekhawatiran masyarakat mengenai biaya hidup. Meski demikian, tidak semua iklan kampanye yang mengangkat isu korupsi secara langsung menuduh Trump memperkaya diri.

Perlu dicatat, hasil survei tersebut menggambarkan persepsi responden. Angka-angka itu bukan putusan hukum yang membuktikan bahwa Trump melakukan tindak pidana.

Kepentingan Bisnis Keluarga Jadi Sorotan

Kekhawatiran mengenai konflik kepentingan muncul di tengah perhatian terhadap berbagai kegiatan bisnis keluarga Trump selama masa jabatan keduanya.

Laporan Associated Press mengenai survei terpisah yang dilakukan AP-NORC juga menemukan bahwa banyak warga Amerika menilai Trump lebih memprioritaskan kepentingan bisnis pribadinya dan orang-orang terdekat dibandingkan kepentingan publik.

Dalam survei AP-NORC yang dirilis 13 Oktober, sebanyak 56 persen responden mengatakan Trump sangat memprioritaskan kepentingan bisnis pribadinya sejak kembali menjabat pada 2025. Sebanyak 54 persen menyatakan hal serupa mengenai kepentingan bisnis teman dan keluarganya.

Sebagai perbandingan, hanya 23 persen responden yang menilai Trump sangat memprioritaskan kepentingan negara secara keseluruhan. Bahkan, hanya 11 persen yang mengatakan ia sangat memprioritaskan kepentingan warga seperti mereka.

Survei AP-NORC itu juga menanyakan penilaian masyarakat terhadap dugaan keuntungan pribadi yang diperoleh Trump dari jabatan presiden. Sebanyak 41 persen responden menilai ia telah melakukan sesuatu yang ilegal, sedangkan 18 persen menilai tindakannya tidak etis meski tidak ilegal. Sebanyak 18 persen lainnya menilai Trump tidak melakukan kesalahan, sementara 21 persen mengatakan belum memiliki cukup informasi untuk menentukan sikap.

Kedua survei tersebut menggunakan pertanyaan berbeda. Karena itu, hasilnya tidak bisa disamakan secara langsung, tetapi keduanya menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis pribadi.

Gedung Putih Belum Memberikan Tanggapan

Menurut laporan The Washington Post, Gedung Putih tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait temuan survei tersebut.

Para pembantu Trump sebelumnya menyatakan kondisi keuangan presiden justru memburuk selama ia menjabat. Trump sendiri mengatakan peningkatan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan pada musim panas berkaitan dengan membaiknya pasar saham.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai apakah perkembangan kekayaan Trump berkaitan dengan kebijakan pemerintahannya atau faktor ekonomi lain. Namun, hasil survei yang tersedia tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat antara kebijakan presiden dan keuntungan bisnis yang diperolehnya.

Kepercayaan terhadap Kepemimpinan Trump Ikut Dipertanyakan

Survei Washington Post-ABC juga menunjukkan persoalan kepercayaan publik yang lebih luas. Sebanyak 48 persen responden mengatakan kondisi keuangan mereka lebih buruk dibandingkan saat Trump kembali menjabat pada 2025.

Selain itu, 67 persen responden menilai Trump tidak berkomitmen melindungi kebebasan pers, sementara 61 persen mengatakan ia tidak berkomitmen menjaga pemilu yang bebas dan adil.

Temuan tersebut muncul ketika Partai Republik berusaha mempertahankan posisinya dalam pemilihan paruh waktu. Bagi Partai Demokrat, isu korupsi dan dugaan konflik kepentingan dapat menjadi bahan untuk menggalang dukungan pemilih yang kecewa terhadap pemerintahan Trump.

Namun, seberapa besar pengaruh isu tersebut terhadap hasil pemilu masih belum dapat dipastikan. Pilihan pemilih akan ditentukan oleh berbagai persoalan, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kepercayaan terhadap kedua partai.

Survei terbaru ini setidaknya menunjukkan bahwa persepsi mengenai kepentingan finansial pribadi Trump telah menjadi salah satu persoalan politik yang menonjol menjelang pemilihan November. Meningkatnya persentase responden dari kalangan Republik yang memiliki pandangan tersebut juga menjadi sinyal bahwa kritik terhadap potensi konflik kepentingan mulai meluas melampaui garis partisan.