PROGRES.ID, WASHINGTON – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai rencana penghentian bantuan militer tahunan senilai sekitar 4 miliar dolar AS kepada Israel mulai 2027 memunculkan berbagai spekulasi politik. Salah satu dugaan yang berkembang, pernyataan tersebut sengaja diarahkan untuk mengurangi daya tarik isu bantuan militer Israel yang selama ini menjadi salah satu materi kampanye kandidat Senat dari Michigan, Abdul El-Sayed.

Trump menyampaikan klaim tersebut dalam wawancara melalui sambungan telepon dengan Fox News pada Selasa. Dalam kesempatan itu, ia secara khusus menyinggung El-Sayed ketika membahas kritik terhadap bantuan Washington kepada pemerintah Israel.

Menurut Trump, kalangan sayap kiri memanfaatkan alokasi bantuan sekitar 4 miliar dolar AS tersebut untuk membangun persepsi bahwa hubungan pendanaan militer antara Amerika Serikat dan Israel tidak adil.

Pernyataan itu kemudian mendapat perhatian media investigasi The Intercept. Dalam laporannya, media tersebut menilai langkah Trump sebagai upaya meredam isu yang dapat dimanfaatkan El-Sayed dalam persaingan politik di Michigan.

Trump sendiri memberikan alasan berbeda atas pernyataannya. Ia berpendapat Israel tidak lagi membutuhkan bantuan sebesar itu dari Amerika Serikat.

“Kami memberikan mereka bantuan berupa barang dan uang senilai 4 miliar dolar AS, padahal mereka tidak membutuhkannya,” ujar Trump dalam wawancara tersebut.

Ia juga mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah mengajaknya membahas penghentian skema bantuan tersebut beberapa tahun sebelumnya. Menurut Trump, pembicaraan mengenai kemungkinan mengakhiri pengaturan itu telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.

Penolakan Bantuan Militer Israel Menguat di Kalangan Pemilih AS

Pernyataan Trump muncul di tengah perubahan pandangan sebagian masyarakat Amerika Serikat terhadap dukungan militer bagi Israel.

Survei Fox News pada Agustus menunjukkan 55 persen pemilih di Michigan tidak mendukung kelanjutan bantuan militer AS kepada Israel. Penolakan tersebut bahkan tercatat lebih tinggi di kalangan pemilih Partai Demokrat, yakni 70 persen, serta pemilih independen sebesar 66 persen.

Temuan lain datang dari jajak pendapat Gallup pada Februari. Survei tersebut memperlihatkan tingkat simpati masyarakat Amerika terhadap Israel berada di angka 36 persen. Sementara itu, simpati terhadap rakyat Palestina tercatat mencapai 41 persen.

Perubahan opini publik tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam perdebatan politik mengenai hubungan Washington dan Tel Aviv, terutama menjelang pemilihan sela atau midterm elections.

Menariknya, Trump menyampaikan pernyataan mengenai rencana penghentian bantuan tersebut tepat pada hari pemungutan suara. Namun, ia tidak memberikan penjelasan khusus mengenai alasan memilih waktu tersebut.

Sejumlah pengamat menghubungkan pernyataan itu dengan situasi politik Partai Republik yang menghadapi tantangan menjelang pemilu sela. Kebijakan luar negeri pemerintahan Trump, termasuk serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan dampaknya terhadap pasar energi global, turut menjadi bahan perdebatan politik domestik.

Ketegangan kawasan meningkat setelah Iran mengambil langkah menutup Selat Hormuz sebagai bagian dari respons terhadap serangan tersebut. Jalur perairan strategis itu memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia, sehingga gangguan pelayaran berpotensi memicu tekanan terhadap pasar minyak dan energi internasional.

Dalam situasi tersebut, janji Trump mengenai penghentian bantuan militer kepada Israel dipandang sebagian pengamat sebagai upaya mengurangi tekanan politik terhadap Partai Republik. Isu bantuan untuk Israel sendiri telah menjadi salah satu persoalan yang memicu perdebatan di kalangan pemilih Amerika.

Realisasi Penghentian Bantuan Masih Dipertanyakan

Meski Trump telah menyampaikan rencana penghentian bantuan, realisasinya belum dapat dipastikan. Sejumlah mantan pejabat pemerintahan AS menilai terdapat komitmen pendanaan jangka panjang yang membuat penghentian bantuan secara langsung tidak sesederhana pernyataan tersebut.

Salah satu landasan utama bantuan militer Washington kepada Israel adalah nota kesepahaman selama 10 tahun yang ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama.

Melalui kesepakatan tersebut, Amerika Serikat berkomitmen menyediakan bantuan militer senilai total 38 miliar dolar AS untuk periode 2019 hingga 2028.

Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang mengundurkan diri pada 2023 karena mempersoalkan kebijakan bantuan kepada Israel, meragukan kemungkinan penghentian seluruh bantuan secara mendadak.

Menurut Paul, tidak realistis apabila seluruh bantuan langsung dihentikan mulai 1 Januari. Ia menduga Trump mungkin sedang merujuk pada pembicaraan mengenai kesepakatan bantuan untuk periode 10 tahun berikutnya.

Paul menilai pernyataan Trump setidaknya kurang akurat atau tidak disampaikan secara terperinci.

Dengan demikian, klaim penghentian bantuan pada 2027 masih perlu dilihat dalam konteks komitmen pendanaan yang sudah berjalan. Pernyataan presiden belum dengan sendirinya menghapus kewajiban yang telah disepakati melalui mekanisme resmi.

RUU Pertahanan AS Berpotensi Mempererat Kerja Sama Militer dengan Israel

Di tengah wacana pengurangan bantuan, terdapat perkembangan lain yang justru mengarah pada penguatan hubungan pertahanan kedua negara.

Sebuah ketentuan dalam rancangan National Defense Authorization Act (NDAA) yang masih dibahas dinilai para pengkritik berpotensi memperdalam integrasi militer Amerika Serikat dan Israel.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan penggunaan teknologi Israel dalam berbagai program dan rantai pasokan Departemen Perang AS.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika yang tidak sederhana dalam hubungan pertahanan Washington dan Tel Aviv. Di satu sisi, Trump menyampaikan rencana mengakhiri bantuan militer tahunan. Namun, di sisi lain, terdapat rancangan kebijakan yang berpotensi memperluas keterhubungan teknologi dan industri pertahanan kedua negara.

Karena itu, pernyataan Trump belum dapat dipandang sebagai kepastian berakhirnya dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel. Realisasinya masih bergantung pada keputusan kebijakan, komitmen pendanaan yang berlaku, serta perkembangan pembahasan anggaran pertahanan di Washington.