PROGRES.ID, BENGKULU – Gelombang penolakan muncul dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bengkulu terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Isu ini kian ramai diperbincangkan setelah beredarnya poling internal yang dinilai menimbulkan kegaduhan di kalangan pegawai negeri.
Poling tersebut memuat pertanyaan: “Pengangkatan PPPK akan berdampak pada meningkatnya belanja pegawai dan menurunnya anggaran pembangunan. Apa pendapat Anda?” dengan dua pilihan jawaban, yakni Setuju atau Tidak Setuju.
Dalam keterangannya, jika memilih Setuju berarti mendukung pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan konsekuensi adanya penyesuaian TPP. Sebaliknya, jika memilih Tidak Setuju berarti menolak pengangkatan PPPK demi mempertahankan TPP tetap utuh.
Salah satu ASN Kota Bengkulu, sebut saja Reyza Nasution (nama samaran), mengaku resah dengan mekanisme tersebut.
“Kami tidak pernah menolak pengangkatan PPPK. Namun, jangan sampai kebijakan ini dilakukan dengan mengorbankan hak PNS yang sudah ada. TPP adalah penopang utama kesejahteraan kami. Jika dipotong, jelas akan sangat memberatkan,” ungkapnya, Jumat (29/8/2025).
Menurut Reyza, pemerintah seharusnya mencari jalan keluar lain agar pengangkatan PPPK bisa terealisasi tanpa harus memangkas TPP. Ia menilai banyak ASN merasa dipaksa untuk memilih dalam posisi serba salah.
“Seolah-olah kalau setuju pengangkatan PPPK, otomatis kami harus rela kehilangan sebagian TPP. Ini jelas tidak adil,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait polemik poling internal tersebut. Meski demikian, isu ini sudah memicu perdebatan hangat di kalangan ASN, sebab TPP dianggap sebagai salah satu komponen krusial yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan mereka.
