PROGRES.ID – Pelaksana Tugas Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menegaskan investasi di pasar modal seharusnya dipandang untuk jangka panjang di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali turun ke kisaran 6.000-an.
Menurut Jeffrey, keyakinan terhadap prospek ekonomi nasional masih tetap kuat meski pasar saham tengah diterpa tekanan. Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan DPR dan Danantara ke Gedung BEI, Kamis (21/5/2026).
“Investasi di pasar modal adalah investasi jangka panjang,” ujar Jeffrey seperti dinukil dari CNBCIndonesia.com.
Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki prospek positif. Selain itu, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut terus mendorong kemudahan berusaha, termasuk memangkas proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu hingga dua tahun menjadi hanya beberapa minggu.
Jeffrey optimistis kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan berujung pada penguatan pasar modal dalam jangka menengah hingga panjang.
Sementara itu, IHSG kembali mengalami tekanan tajam pada perdagangan Kamis siang. Hingga pukul 13.35 WIB, indeks tercatat merosot 3,64% ke posisi 6.088,22 dan semakin menjauh dari level psikologis 6.100.
Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh titik terendah di level 6.083,69. Padahal sehari sebelumnya indeks ditutup di posisi 6.318,50. Adapun level tertinggi intraday sempat berada di 6.378,81 sebelum aksi jual semakin masif.
Tekanan di pasar saham dalam dua hari terakhir dipicu sentimen pembentukan badan ekspor komoditas BUMN khusus ekspor yang digagas pemerintah.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh penjualan komoditas sumber daya alam Indonesia, mulai dari minyak sawit, batu bara hingga fero alloy, nantinya diwajibkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Pemerintah menyebut kebijakan sentralisasi ekspor ini bertujuan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas, menekan praktik transfer pricing, serta mengoptimalkan penempatan devisa hasil ekspor di sistem keuangan domestik.
Namun, sejumlah analis pasar menilai kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran baru bagi investor, khususnya di sektor tambang batu bara.
Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai pembentukan BUMN ekspor berpotensi menekan kinerja emiten batu bara karena pasar khawatir fleksibilitas eksportir akan berkurang akibat mekanisme yang lebih terpusat.
Menurut Reydi, investor masih menunggu rincian teknis kebijakan tersebut. Jika implementasinya memperpanjang birokrasi dan menghambat penjualan ekspor, margin keuntungan dan arus kas emiten dapat terdampak.
“Sentimen jangka pendek kemungkinan masih mixed hingga negatif,” kata Reydi.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Dipo Satria Ramli. Ia mengapresiasi semangat pemerintah dalam memberantas persoalan invoicing dan transfer pricing, namun mengingatkan adanya risiko dalam pelaksanaan kebijakan di tengah ketidakpastian global.
Dipo juga menyoroti aspek tata kelola dan transparansi yang dinilai menjadi perhatian utama pelaku pasar. Menurutnya, potensi penurunan profitabilitas perusahaan bisa memicu aksi jual di pasar saham.
Sementara itu, pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai pasar merespons negatif rencana badan ekspor komoditas karena muncul kekhawatiran adanya intervensi negara yang lebih besar terhadap bisnis tambang.
Ia mengatakan investor asing sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi. Jika intervensi pemerintah dinilai berlebihan, maka premi risiko otomatis meningkat dan valuasi saham sektor tambang berpotensi tertekan.
Meski demikian, Elandry menilai dampak kebijakan bisa lebih terbatas apabila implementasinya hanya fokus pada penguatan koordinasi ekspor dan optimalisasi devisa tanpa mengganggu mekanisme harga maupun fleksibilitas bisnis emiten.
“Pasar saat ini bukan takut pada badan ekspornya, tetapi pada potensi intervensi lanjutan yang dapat mengurangi kepastian usaha dan profitabilitas emiten tambang,” ujarnya.
