PROGRES.ID – Keluarga Hartono, salah satu dinasti bisnis terkaya di Indonesia, mulai meningkatkan aktivitas investasinya di luar negeri di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi domestik.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga tersebut telah menggelontorkan sedikitnya US$1,4 miliar atau sekitar Rp22 triliun untuk mengakuisisi dan mengembangkan bisnis di luar Indonesia. Langkah ini menjadi perubahan strategi bagi keluarga yang selama ini dikenal lebih banyak menempatkan kekayaannya di dalam negeri.

Investasi tersebut dilakukan melalui sekitar sembilan entitas yang berbasis di Singapura dan London. Salah satu langkah awal terjadi pada akhir 2023, ketika Evergreen Hill Enterprise mengeluarkan US$669 juta untuk membeli perusahaan khusus yang bergerak di bidang produk kertas di Amerika Serikat.

Setahun kemudian, Evergreen Hill kembali melakukan ekspansi dengan mengakuisisi produsen kertas rokok asal Austria senilai €360 juta atau sekitar US$418 juta.

Transaksi tersebut berlangsung ketika ekonomi Indonesia menghadapi tekanan dan kalangan dunia usaha mulai mencermati arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pengusaha Indonesia lainnya juga memperluas portofolio mereka di luar negeri. Miliarder Alex Ramlie, misalnya, melalui perusahaannya menyepakati pembelian tambang batu bara di Australia senilai US$3,9 miliar pada Mei. Sementara perusahaan yang dikendalikan Prajogo Pangestu mengajukan tawaran US$5 miliar untuk mengakuisisi perusahaan panas bumi di Filipina pada Juli.

Analis senior Asia dari Verisk Maplecroft, Laura Schwartz, menilai meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian turut menciptakan ketidakpastian di sejumlah sektor bisnis.

Menurutnya, pendekatan pemerintah yang dinilai berubah-ubah terhadap pelaku usaha besar juga berpotensi meningkatkan kekhawatiran investor.

Modal Asing Keluar, Pasar Saham Tertekan

Perubahan strategi investasi keluarga Hartono berlangsung di tengah meningkatnya arus modal keluar dari Indonesia.

Sejak Prabowo menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, nilai tukar rupiah mengalami tekanan hingga mencapai titik terendah, sementara pasar saham Indonesia mengalami aksi jual besar-besaran. Investor global tercatat melepas hampir US$4 miliar saham Indonesia secara neto sejak awal tahun.

Nilai tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan total arus keluar sepanjang 2025. Pada periode yang sama, sejumlah bank asing terbesar di Indonesia juga disebut telah menarik kembali sekitar US$640 juta modal sejak Prabowo mulai memimpin pemerintahan.

Salah satu faktor yang disebut menambah kekhawatiran investor adalah keputusan mengejutkan Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian tersebut kemudian disusul keluarnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan alasan pribadi.

Di sisi lain, pembentukan Danantara, badan pengelola investasi dan aset negara yang menjadi salah satu proyek utama pemerintahan Prabowo, juga memunculkan kekhawatiran mengenai semakin besarnya kendali pemerintah terhadap sektor jasa keuangan dan komoditas.

Pemerintah membantah adanya upaya untuk menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Perwakilan Prabowo menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim bisnis yang adil dan berbasis aturan bagi investor maupun kelompok usaha.

Diversifikasi untuk Kurangi Ketergantungan pada Indonesia

Meski sebagian besar aset keluarga Hartono masih berada di Indonesia, ekspansi ke luar negeri menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap perekonomian domestik.

Keluarga tersebut memiliki kepentingan besar di berbagai sektor, mulai dari perbankan, industri rokok, properti, distribusi kendaraan listrik, peternakan hingga bisnis restoran. Kekayaan keluarga diperkirakan mencapai sekitar US$30 miliar.

Keluarga Hartono juga menggunakan struktur perusahaan tertentu untuk menjalankan investasi internasional. Nama keluarga tersebut tidak tercantum secara langsung dalam sejumlah dokumen transaksi di luar negeri. Evergreen Hill, misalnya, disebut sebagai perusahaan pembeli dan hanya dijelaskan sebagai bagian dari kelompok swasta berbasis di Indonesia.

Namun, dokumen perusahaan di Singapura dan Indonesia menunjukkan bahwa Evergreen Hill sepenuhnya dimiliki PT Eragraha Pirantimegah, perusahaan yang pada akhirnya berada di bawah kepemilikan keluarga Hartono.

Keluarga Hartono menolak memberikan komentar mengenai transaksi tersebut.

Orang-orang yang mengetahui strategi bisnis keluarga itu menyebut ekspansi internasional masih berlanjut. Mereka menyebut keluarga Hartono tengah mempertimbangkan sejumlah investasi tambahan, termasuk di perusahaan perangkat lunak untuk sektor jasa keuangan di Singapura.

Strategi tersebut dilakukan untuk memperluas sumber pendapatan dalam mata uang asing sekaligus mengurangi risiko akibat tingginya konsentrasi bisnis di Indonesia.

Ketegangan dengan Pemerintah

Singapura selama ini menjadi salah satu basis penting bagi keluarga Hartono untuk kepentingan diversifikasi dan perlindungan aset. Keluarga tersebut memiliki sejumlah entitas bisnis di negara itu, termasuk kantor keluarga yang berada tidak jauh dari lokasi Evergreen Hill.

Namun, peningkatan investasi di luar negeri disebut tidak hanya berkaitan dengan strategi bisnis. Sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan langkah keluarga Hartono juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan dengan pemerintahan Prabowo.

Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan adalah program makan gratis bagi pelajar dan ibu hamil. Program tersebut pada awalnya mendapat alokasi sekitar US$45 miliar untuk tahun berjalan.

Kebijakan lain yang menuai perdebatan adalah rencana penyitaan jutaan hektare perkebunan kelapa sawit milik swasta yang didorong oleh Menteri Pertahanan. Sejumlah investor menilai langkah tersebut dapat menciptakan ketidakpastian terhadap kepemilikan aset.

Pemerintah juga menggalang dana dari kelompok orang terkaya melalui penerbitan obligasi yang dikenal sebagai “Patriot bonds”. Pada Agustus tahun lalu, Danantara mengundang 10 keluarga terkaya di Indonesia, termasuk keluarga Hartono, dalam sebuah pertemuan di Jakarta untuk membahas instrumen tersebut.

Robert Budi Hartono dan putra sulungnya, Victor Hartono, tidak menghadiri pertemuan itu secara langsung dan hanya mengirimkan perwakilan. Ketidakhadiran tersebut disebut oleh sumber sebagai salah satu hal yang membuat hubungan dengan pemerintah semakin tegang.

Tak lama setelah pertemuan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan menuding keluarga Hartono membayar terlalu rendah kepada pemerintah dalam transaksi pembelian Bank Central Asia.

BCA Ikut Terseret

Keluarga Hartono bersama Farallon Capital Management mengambil alih saham pengendali Bank Central Asia pada 2002 dengan nilai sekitar US$537 juta berdasarkan kurs saat itu.

Kini, nilai pasar BCA telah mencapai sekitar US$46,2 miliar dan menjadikannya salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Armand Hartono, putra Robert Budi Hartono lainnya, turut terlibat dalam pengelolaan bank tersebut.

Pada Agustus, partai tersebut bahkan mendorong pemerintah mengambil kembali kepemilikan saham BCA melalui Danantara. Namun, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan tidak ada rencana pemerintah maupun Danantara untuk melakukan langkah tersebut.

Beberapa bulan kemudian, Victor Hartono menjadi salah satu dari lima orang yang dikenai larangan bepergian sementara setelah ditahan dalam penyelidikan pajak. Ia kemudian dibebaskan dan paspornya dikembalikan beberapa hari setelahnya.

Ketidakpastian mengenai masa depan BCA turut memengaruhi sentimen pasar. Saham bank tersebut turun 17 persen pada 2025 dan kembali melemah 18 persen pada tahun berjalan, meski penurunan tersebut juga dipengaruhi sentimen negatif yang lebih luas terhadap pasar saham Indonesia.

Direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kasus keluarga Hartono menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini ingin memastikan konglomerasi terbesar sekalipun mengikuti prioritas pemerintah.

Menurut dia, jika langkah-langkah yang dianggap menekan pelaku usaha terus berlanjut tanpa kepastian hukum yang jelas, investor jangka panjang dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di Indonesia.

Dari Rokok hingga Diversifikasi Bisnis

Keluarga Hartono telah menghadapi berbagai perubahan politik dan ekonomi Indonesia selama beberapa generasi. Kekayaan keluarga tersebut bermula dari bisnis rokok kretek di Kudus, Jawa Tengah.

Ayah Michael dan Robert Hartono, Oei Wie Gwan, mendirikan perusahaan yang kemudian dikenal sebagai PT Djarum pada 1951. Bisnis tersebut berkembang menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia.

Pada 2025, Djarum diperkirakan menghasilkan sekitar seperlima dari total rokok yang terjual di Indonesia berdasarkan data Euromonitor International.

Namun, keluarga Hartono menyadari bahwa industri rokok merupakan bisnis yang menghadapi tantangan jangka panjang. Karena itu, mereka mulai memperluas usaha ke berbagai sektor, termasuk perakitan kendaraan listrik, perkebunan kelapa sawit dan perdagangan daring.

Strategi diversifikasi tersebut kini semakin berkembang ke luar negeri. Investasi dalam mata uang asing menjadi salah satu cara keluarga Hartono mengurangi ketergantungan terhadap pasar Indonesia.

Bagi keluarga yang telah bertahan melewati berbagai perubahan rezim dan gejolak ekonomi, strategi tersebut sejalan dengan prinsip yang selama ini mereka pegang.

“Siapa pun yang berkuasa, kami beradaptasi,” kata Victor Hartono dalam sebuah kuliah di universitas lokal tahun lalu.

Kalimat tersebut sekaligus menggambarkan cara keluarga Hartono menghadapi perubahan: mempertahankan bisnis di dalam negeri, tetapi pada saat yang sama mulai memperluas pijakan ke pasar global.

Sumber: JapanTimes.co.jp