PROGRES.ID — Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez setelah gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan dan penjarahan melanda sejumlah kota besar di negara tersebut. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kecaman terhadap aparat keamanan yang dinilai gagal mengantisipasi meluasnya aksi kekerasan.

Kantor Kepresidenan Prancis, Élysée, menyatakan Macron meminta Nuñez tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga kesinambungan komando kepolisian dan pasukan keamanan. Presiden juga mendesak menterinya segera menyusun strategi baru untuk menghentikan aksi penjarahan serta mengungkap kelemahan dalam perencanaan pengamanan dan pengumpulan informasi intelijen.

Reuters, Associated Press (AP), dan Al Jazeera melaporkan pada Senin, 19 Oktober 2026, bahwa Nuñez menawarkan pengunduran diri setelah demonstrasi nasional pada akhir pekan berubah menjadi kerusuhan di berbagai wilayah. Macron menolak tawaran tersebut dan meminta penanganan krisis segera diperbaiki.

Keputusan Macron mempertahankan Nuñez membuat pemerintahannya menghadapi tekanan politik baru. Selain harus memulihkan keamanan, pemerintah juga dituntut menjelaskan mengapa pengerahan aparat tidak mampu mencegah kerusakan fasilitas publik dan penjarahan toko secara luas.

Kerusuhan Meluas, Pemerintah Akui Kelemahan Pengamanan

Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu, 17 Oktober, melibatkan ratusan ribu orang. Aksi tersebut dipicu oleh beragam persoalan, termasuk meningkatnya biaya hidup, memburuknya layanan publik, serta tuntutan pelajar terkait kondisi pendidikan di Prancis.

Namun, sejumlah demonstrasi yang semula berlangsung damai kemudian diwarnai bentrokan, pembakaran, perusakan bangunan, dan penjarahan toko. Paris, Marseille, dan Lyon termasuk kota yang mengalami gangguan keamanan serius.

Menurut laporan Al Jazeera yang mengutip Kementerian Dalam Negeri Prancis, lebih dari 2.300 orang ditangkap dan hampir 1.000 polisi serta anggota gendarmerie mengalami luka-luka dalam rangkaian aksi tersebut. Laporan lain dari AP menyebut sekitar 2.400 orang ditangkap selama kerusuhan. Perbedaan angka tersebut mencerminkan pembaruan data dari otoritas pada waktu pelaporan yang berbeda.

Nuñez mengakui aparat keamanan kehilangan kendali di sejumlah kota ketika massa melakukan penjarahan dan perusakan. Ia juga mengakui adanya kelemahan dalam memperkirakan skala demonstrasi dan menempatkan personel di titik-titik rawan.

Pemerintah sebelumnya mengerahkan sekitar 60.000 personel kepolisian dan aparat keamanan pada Sabtu. Namun, jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk mengendalikan kerumunan dan mencegah aksi kekerasan di sejumlah wilayah.

Nuñez menyatakan dirinya merasa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Atas dasar itu, ia menilai pengunduran diri merupakan langkah yang patut ditawarkan kepada presiden.

Macron Minta Menteri Ungkap Kegagalan Intelijen

Meski menolak pengunduran diri Nuñez, Macron tidak mengabaikan persoalan dalam penanganan demonstrasi. Melalui pernyataan Élysée, presiden meminta transparansi mengenai kegagalan antisipasi dan intelijen yang berkontribusi terhadap meluasnya kerusuhan.

Macron juga menginstruksikan Nuñez untuk segera menerapkan pendekatan operasional baru dalam menghadapi kelompok yang melakukan perusakan dan penjarahan.

Keputusan mempertahankan menteri dalam negeri disebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kesinambungan kepemimpinan aparat keamanan ketika situasi masih belum sepenuhnya terkendali.

Langkah tersebut sekaligus menempatkan Nuñez di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa kepolisian dapat kembali mengendalikan keadaan dan mencegah kerusuhan susulan.

Di Paris, sejumlah toko mengalami kerusakan akibat penjarahan. Sementara di kota-kota lain, bangunan pemerintah dan fasilitas publik turut menjadi sasaran. Kerusakan tersebut memicu tuntutan agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai kesiapan aparat sebelum demonstrasi berlangsung.