PROGRES.ID – Situasi politik di Madagaskar memanas setelah Presiden Andry Rajoelina dilaporkan melarikan diri dari negaranya menggunakan pesawat militer Prancis pada Senin (13/10/2025). Media Prancis RFI mengabarkan, langkah itu diambil usai Rajoelina mencapai kesepakatan dengan Presiden Emmanuel Macron.
Sebelum kabur, Rajoelina diketahui kehilangan dukungan dari pasukan elite Madagaskar. Bahkan, sejumlah anggota pasukan tersebut bergabung dengan para demonstran muda yang menuntut pengunduran dirinya karena kasus korupsi dan meningkatnya kemiskinan.
Demonstrasi yang dipimpin generasi muda, khususnya Gen Z, telah berlangsung sejak akhir September dan terus membesar, menuntut perubahan pemerintahan.
Hingga kini, istana kepresidenan belum memberikan keterangan resmi mengenai kaburnya sang presiden. Sementara itu, posisi kepala negara untuk sementara akan diambil alih oleh pemimpin senat sesuai konstitusi.
Muncul Isu Kudeta dan Pemakzulan
Sehari sebelumnya, pada Minggu (12/10/2025), Rajoelina mengaku menghadapi upaya kudeta terhadap pemerintahannya.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, parlemen Madagaskar juga mulai memproses pemakzulan terhadap dirinya. Proses ini dipimpin oleh Siteny Randrianasoloniaiko, tokoh oposisi yang dikenal vokal terhadap pemerintahan Rajoelina.
Gelombang protes besar-besaran sendiri dimulai pada 25 September 2025, dipicu oleh krisis air dan energi yang melanda negara tersebut.
Kondisi ekonomi yang memburuk serta kelangkaan kebutuhan dasar memperparah ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.
Kekacauan dan Pembelotan Militer
Situasi di Madagaskar kini berada di ambang chaos setelah semakin banyak anggota militer bergabung dengan massa demonstran.
Unit elite CAPSAT — pasukan yang dulu membantu Rajoelina merebut kekuasaan pada 2009 — secara terbuka menyerukan kepada tentara lain untuk menolak perintah pemerintah dan berpihak kepada rakyat.
Dalam pernyataannya pada Minggu malam, para perwira CAPSAT mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kendali operasi keamanan nasional, serta menunjuk Jenderal Demosthene Pikulas, mantan kepala akademi militer, sebagai kepala staf angkatan darat yang baru.
“Kami tidak lagi mengakui kepemimpinan yang menindas rakyatnya,” ujar salah satu perwira CAPSAT dalam siaran televisi lokal yang dikutip Reuters.
Gendarmerie Ikut Membelot
Tak hanya tentara, sejumlah anggota gendarmerie — kepolisian paramiliter yang sebelumnya membantu membubarkan protes — juga memilih membelot dan menolak perintah pemerintah.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan di Real TV, mereka menegaskan:
“Gendarmerie ada untuk melindungi rakyat, bukan membela kepentingan segelintir orang.”
Unit tersebut kini disebut berkoordinasi langsung dengan markas CAPSAT, memperlihatkan makin luasnya perpecahan di tubuh aparat keamanan Madagaskar.
Istana Serukan Dialog
Sementara itu, kantor kepresidenan menyebut tengah terjadi “upaya pengambilalihan kekuasaan secara ilegal” dan menegaskan bahwa pemerintah masih berfungsi. Dalam pernyataannya di media sosial, Rajoelina menyerukan agar dialog nasional segera dilakukan guna mencari solusi damai atas krisis politik yang semakin memburuk itu.
