PROGRES.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dikenal aktif menelusuri kisah-kisah warga yang viral di media sosial, terutama mereka yang disebut-sebut menjadi korban ketidakadilan. Namun, salah satu kasus terbaru justru berujung pada kekecewaan publik, setelah fakta di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi yang selama ini beredar.
Sosok yang dimaksud adalah Sudrajat, pedagang es kue yang sebelumnya viral setelah mengaku difitnah dan mendapat intimidasi dari oknum aparat kepolisian dan TNI. Ia dituding menjual es berbahan gabus atau spons—tuduhan yang memicu gelombang simpati luas dari masyarakat.
Namun, dalam proses penelusuran lanjutan, KDM justru menunjukkan kemarahan terbuka. Ia menggebrak meja dan melontarkan nada tinggi saat mendapati adanya ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan Sudrajat dalam beberapa kesempatan.
Salah satu poin yang memicu emosi KDM adalah soal status tempat tinggal. Sebelumnya, Sudrajat mengaku masih mengontrak rumah dan hidup dalam kondisi serba kekurangan. Fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Sudrajat diketahui memiliki rumah sendiri, bahkan pernah menerima bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Kebenaran tersebut terungkap saat KDM mengonfirmasi langsung kepada Ketua RW setempat dalam sebuah pertemuan. Di hadapan KDM, Ketua RW menegaskan bahwa rumah yang ditempati Sudrajat merupakan milik pribadi.
“Rumah sendiri, Pak. Tanahnya juga tanah sendiri,” ujar Ketua RW, dikutip dari kanal YouTube Dedi Mulyadi, Jumat (30/1/2026).
Mendengar pernyataan tersebut, KDM langsung bereaksi keras. Ia menilai Sudrajat telah berulang kali menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta.
“Babeh bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa bohong terus?” ujar KDM dengan nada tinggi sambil menggeser posisi duduknya.
Di balik polemik tersebut, fenomena ini turut mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), AB. Widyanta, menyebut peristiwa ini sebagai contoh nyata dari praktik ekonomi perhatian (attention economy) di era media sosial.
Menurut Widyanta, ekonomi perhatian menjelaskan bagaimana kisah penderitaan personal kerap berubah menjadi komoditas sosial. Emosi publik—seperti iba, empati, dan kemarahan—menjadi sumber utama nilai yang mendorong viralitas sekaligus aliran bantuan.
“Semakin penderitaan itu ditampilkan secara dramatis dan mengharu biru di media sosial, semakin besar emosi publik yang tersedot. Dan di titik itulah orang terdorong untuk berdonasi,” ujar Widyanta saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).
Dalam banyak kasus, setelah narasi penderitaan menyebar luas, bantuan dari warganet pun mengalir deras. Dorongan moral dan empati spontan menjadi pemicu utama. Namun, Widyanta menegaskan bahwa pola semacam ini bukanlah hal baru dan telah berulang kali terjadi di ruang digital.
Masalah muncul ketika penderitaan terus diekspos dan diperdalam, bukan lagi sebagai upaya mencari keadilan, melainkan berpotensi menjelma menjadi eksploitasi emosi publik.
“Penderitaan yang ditampilkan terus-menerus itu pada dasarnya bisa menjadi bentuk eksploitasi simpati. Setelah simpati muncul dan donasi mengalir, sering kali terjadi akumulasi bantuan yang tidak terkendali,” jelasnya.
Fenomena tersebut menunjukkan adanya komodifikasi penderitaan, di mana kisah duka tidak lagi sekadar pengalaman personal, melainkan alat untuk meraih keuntungan berbasis atensi. Inilah cara kerja ekonomi perhatian di era digital.
Dalam logika ekonomi perhatian, perhatian manusia dipandang sebagai komoditas langka di tengah banjir informasi. Platform digital kemudian memonetisasi perhatian tersebut melalui algoritma dan iklan yang memprioritaskan konten dengan keterlibatan tinggi—seperti tayangan, suka, dan bagikan.
Akibatnya, konten viral yang memicu emosi kuat sering kali lebih “bernilai” dibandingkan konten yang faktual dan mendalam. Di ruang media sosial semacam ini, kisah penderitaan mudah terjebak dalam siklus tontonan, simpati, dan atensi—yang pada akhirnya membentuk wajah baru dinamika sosial di era digital.
