PROGRES.ID, BENGKULU – Polemik yang menimpa puluhan siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu terus menuai perhatian publik. Sebanyak 72 siswa secara mengejutkan diberhentikan sepihak lantaran nama mereka tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kondisi ini membuat status mereka di sekolah dianggap tidak sah.
Kasus ini memicu keresahan mendalam, terutama di kalangan orang tua, karena dinilai mencerminkan adanya dugaan praktik tidak transparan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, menilai ada indikasi kuat praktik mafia dalam sistem pendidikan di daerah tersebut.
“Jelas terlihat adanya indikasi mafia pendidikan. Sistem dapodik tidak bisa diubah sembarangan. Penambahan rombongan belajar (rombel) juga diatur ketat dengan batas waktu yang jelas dari Dinas Pendidikan. Tapi faktanya, ada siswa yang diterima di luar aturan,” ujar Sri Astuti.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyangkut aspek psikologis para siswa.
“Anak-anak sudah merasa nyaman bersekolah, lalu tiba-tiba diberhentikan begitu saja. Ini menyangkut hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu hal terpenting,” tegasnya.
Langkah DPRD: Buka Posko Aduan untuk Siswa Terdampak
Sebagai upaya cepat, Komisi IV DPRD Bengkulu kini membuka posko aduan. Tujuannya adalah memetakan sekolah SMA maupun SMK yang masih memiliki bangku kosong, sehingga siswa terdampak dapat segera dipindahkan ke sekolah terdekat sesuai domisili.
Sri Astuti juga mendesak agar Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
“Jika terbukti ada oknum yang bermain, harus ada sanksi tegas. Kami akan merekomendasikan Gubernur agar menjatuhkan tindakan melalui BKD. Jangan sampai kasus serupa terulang lagi,” tandasnya.
