Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Bengkulu sepanjang Tahun Anggaran 2025 berjalan sangat solid dan efektif. Hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan berhasil direalisasikan sesuai target.
Capaian tersebut disampaikan dalam agenda press release kinerja APBN 2025 yang digelar di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Kamis (15/1/2026).
Berdasarkan data resmi, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp10,106 triliun dari total pagu Rp10,341 triliun, atau setara 97,73 persen. Angka ini mencerminkan penyaluran anggaran yang optimal dan tepat sasaran.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, menunjukkan kinerja yang sangat baik.
“Kami melihat seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai perencanaan, dengan output yang tercapai secara optimal. Penyaluran transfer ke daerah juga terealisasi hampir 97 persen hingga akhir tahun,” ujar Irfan.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi tercatat mencapai Rp5 triliun atau 95,07 persen dari pagu yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan stabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan serta keberlanjutan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.
“Hampir seluruh belanja pemerintah pusat terealisasi. Ini menandakan roda pemerintahan dan layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Jika ditinjau berdasarkan jenis dana, penyaluran TKD sepanjang 2025 juga menunjukkan capaian tinggi di hampir semua komponen. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp6,4 triliun dari pagu Rp6,5 triliun atau 98,53 persen.
Sementara Dana Desa tersalurkan sebesar Rp952 miliar dari pagu Rp1,036 triliun atau 91,91 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bahkan mencapai realisasi 99,88 persen, yakni Rp969 miliar dari pagu Rp970 miliar.
Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi mencapai Rp786 miliar dari pagu Rp822 miliar atau 95,69 persen.
Pada sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, penyaluran anggaran juga tergolong sangat baik. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tersalurkan sebesar Rp463 miliar dari pagu Rp465 miliar atau 99,76 persen.
Kemudian DAK Fisik terealisasi Rp385 miliar dari pagu Rp397 miliar, sedangkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas mencapai Rp113 miliar dari pagu Rp118 miliar atau sekitar 96,87 persen. Untuk insentif fiskal, realisasi tercatat tersalurkan penuh sebesar Rp20,827 juta.
“Capaian ini menunjukkan progres penyaluran Transfer ke Daerah yang sangat signifikan sepanjang tahun 2025,” ungkap Irfan.
Selain memaparkan kinerja 2025, Kanwil DJPb Bengkulu juga menyampaikan data sementara realisasi TKD Tahun Anggaran 2026 hingga 15 Januari 2026. Dari total pagu Rp7,696 triliun, realisasi awal tercatat Rp686,220 miliar atau 8,92 persen.
Rinciannya, DAU terealisasi Rp498,623 miliar dari pagu Rp5,983 triliun atau 8,33 persen, sedangkan DBH terealisasi Rp11,540 miliar dari pagu Rp116,867 miliar atau 9,88 persen.
Sementara DAK Fisik, BOK Puskesmas, dan DAK Non Fisik lainnya masih belum terealisasi. Untuk BOSP, realisasi awal 2026 mencapai Rp176,056 miliar dari pagu Rp458,821 miliar atau 38,37 persen. Adapun Dana Desa dan insentif fiskal masih menunggu penetapan lebih lanjut.
“Data realisasi TKD 2026 ini masih bersifat sementara dan akan terus bergerak seiring dengan penetapan dan penyaluran dari pemerintah pusat,” pungkas Irfan.
Dengan capaian tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menilai pelaksanaan APBN di daerah berjalan sehat, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ke depan, DJPb akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar penyaluran anggaran semakin tepat waktu dan efektif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menyentuh kepentingan publik.
