PROGRES.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memastikan PT Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menanggung beban tersebut.
Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (16/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa dirinya telah berkonsultasi langsung dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, terkait skema pembayaran utang KCIC. Menurutnya, hingga kini struktur pembiayaan masih berjalan dengan baik dan tidak menunjukkan adanya masalah.
“Mereka (Danantara) akan mengajukan skema ke kita seperti apa. Kita tunggu hasil studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan), apakah dalam klausulnya pembayaran harus dilakukan oleh pemerintah?” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pihak kreditur yakni China Development Bank (CDB) hanya menekankan agar struktur pembayaran jelas dan transparan, tanpa mensyaratkan keterlibatan APBN secara langsung.
“Kalau struktur pembayarannya jelas, seharusnya tidak ada masalah,” lanjutnya.
Danantara Terima Dividen BUMN Rp 90 Triliun, Cukup Tutupi Bunga KCIC
Menkeu Purbaya menegaskan, Danantara memiliki sumber dana kuat dari dividen BUMN yang mencapai Rp 80–90 triliun per tahun. Angka ini disebut lebih dari cukup untuk menutup bunga tahunan utang KCIC yang mencapai sekitar Rp 2 triliun.
“Sudah saya sampaikan, Danantara menerima dividen dari BUMN hampir Rp 80–90 triliun. Itu cukup untuk membayar sekitar Rp 2 triliun bunga tahunan KCIC,” jelasnya.
Ia menambahkan, nilai dividen tersebut berpotensi meningkat setiap tahun, sehingga posisi keuangan Danantara akan semakin kuat dalam memenuhi kewajiban utang proyek strategis tersebut.
Dana Dividen Dikelola Langsung, Bukan Lagi Masuk ke Kas Negara
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya mengalihkan seluruh dividen BUMN yang semula masuk ke kas negara, untuk dikelola langsung oleh Danantara. Langkah ini dinilai bisa membuat Danantara lebih fleksibel dan produktif dalam mengelola dana, termasuk untuk pembiayaan proyek Whoosh.
Sebagian dana tersebut juga telah ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah, yang dinilai sebagai langkah aman sekaligus menguntungkan.
“Ketika seluruh dividen masuk ke Danantara, mereka cukup mampu untuk membayar utang itu. Jadi bukan tidak dibayar, hanya saja yang membayar adalah Danantara, bukan APBN,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Danantara Lebih Efisien dan Mandiri
Sebagai mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya mendorong Danantara untuk mengoptimalkan pengelolaan dana agar lebih produktif. Dengan posisi keuangan yang solid, pemerintah yakin perusahaan tersebut bisa menjalankan tanggung jawab pembayaran utang tanpa harus membebani anggaran negara.
“Arahnya saya ingin pembayaran dilakukan oleh Danantara, bukan dari APBN,” pungkas Purbaya. ***
