PROGRES.ID – Redenominasi atau penyederhanaan mata uang dengan memangkas tiga digit nol dalam nilai mata uang Rupiah tanpa memengaruhi nilai tukarnya memiliki potensi risiko dalam meningkatkan inflasi. Banyak negara telah memberikan contoh kegagalan saat merealisasikan redenominasi.
Di Indonesia, rencana redenominasi rupiah telah dimasukkan ke dalam strategi jangka panjang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk periode 2020-2024. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan, terutama dengan adanya dampak pandemi selama tiga tahun terakhir.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, telah menyatakan bahwa persiapan untuk menyederhanakan rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 telah dilakukan sejak lama, termasuk perencanaan desain dan langkah-langkah pelaksanaannya.
“Kami telah menyiapkannya secara operasional sejak lama dan mempertimbangkan langkah-langkahnya,” ungkap Perry pada Senin (26/6/2023) dikutip dari Detik.com.
Namun, Perry juga mengingatkan bahwa redenominasi harus memperhatikan tiga faktor penting dalam situasi ekonomi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kondusif.
“Pertimbangan utama adalah timing-nya. Meskipun ekonomi kita sudah membaik, akan lebih baik jika menunggu momen yang tepat,” jelas Perry.
Sayangnya, menurut Perry, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melaksanakan redenominasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian global yang dapat berdampak negatif terhadap Indonesia.
Dapat dipahami bahwa kondisi global yang masih mengalami tingkat inflasi tinggi berpotensi memengaruhi indeks konsumen di dalam negeri. Berdasarkan laporan Center for Public Policy Transformation & Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, negara-negara yang melakukan pemangkasan nol dalam mata uang mereka menunjukkan bahwa negara dengan tingkat inflasi yang rendah (<10%) memiliki risiko yang lebih rendah dalam menerapkan redenominasi. Namun, jika redenominasi dilakukan saat tingkat inflasi tinggi (>10%), risikonya tetap tinggi.
Contoh kasus buruk redenominasi dapat ditemukan di Ghana. Negara ini melakukan redenominasi namun tidak berhasil karena tingkat inflasi meningkat sebesar lima persen dalam satu tahun setelah redenominasi.
Salah satu faktor penyebabnya adalah sekitar 70% uang yang beredar di Ghana berada di luar sistem perbankan, dan transaksi lebih banyak dilakukan secara tunai daripada melalui perbankan.
Selain itu, hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam redenominasi adalah fenomena money illusion. Efek psikologis ini dapat menyebabkan persepsi bahwa harga barang menjadi lebih murah karena hilangnya tiga digit angka nol, padahal kenyataannya tidak demikian. Sebagai contoh, jika harga suatu barang saat ini adalah Rp50.000 dan setelah redenominasi menjadi Rp50, konsumen mungkin akan cenderung bersedia membayar harga yang lebih tinggi.
Tidak hanya Ghana, Brasil juga memiliki pengalaman yang serupa. Brasil telah melakukan redenominasi sebanyak enam kali, namun upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya. Pada tahun 1986, Brasil melakukan pemangkasan nol dalam mata uangnya, tetapi kurs mata uangnya malah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap dolar AS. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah Brasil mengendalikan tingkat inflasi yang saat itu mencapai 500% per tahun.
Negara Zimbabwe juga memiliki pengalaman serupa dengan melakukan redenominasi sebanyak tiga kali. Karena menghadapi hiperinflasi yang parah, nilai mata uang Zimbabwe merosot secara signifikan. Pada akhirnya, pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk mencabut mata uang lokal dan melegalkan beberapa mata uang asing.
Saat ini, dengan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dan pengalaman negara lain yang kurang berhasil, redenominasi rupiah masih menjadi topik yang memerlukan pertimbangan dan kajian lebih lanjut sebelum dapat dilaksanakan.
