PROGRES.ID, Bengkulu – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu terus bergerak menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SE2026 yang digelar di Aula Hotel Santika, Senin (10/11), BPS mengajak para pelaku usaha, asosiasi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali tersebut.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Ir. Win Rizal, M.E., mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan konsep, tujuan, dan mekanisme Sensus Ekonomi 2026 kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha.
“Hari ini kami mengundang pengusaha, asosiasi, serta OPD yang membina berbagai jenis usaha. Harapannya, pada tahun 2026 nanti mereka sudah memahami proses dan siap berpartisipasi penuh tanpa kendala,” ujar Win Rizal.
Menurutnya, SE2026 memiliki peran penting dalam memotret struktur dan karakteristik perekonomian nasional, termasuk perubahan lanskap usaha di era digital.
“Kalau di tahun 2016 ekonomi digital belum terlalu menonjol, kini kondisinya sudah berbeda. Marketplace dan platform digital telah menjadi penggerak utama pasar. Hal ini tentu akan tergambar dalam hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti,” jelasnya.
Selain fokus pada perkembangan digital, Sensus Ekonomi 2026 Bengkulu juga akan menyoroti sektor UMKM, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan. Win Rizal menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.
“Selama ini kita melihat ekonomi hanya dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui sensus ini, kami ingin menggali lebih dalam bagaimana kegiatan ekonomi berdampak pada lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam,” tambahnya.
Sementara itu, Aditya, salah satu perwakilan pelaku usaha Bengkulu yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah proaktif BPS yang melibatkan dunia usaha sejak tahap awal.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk pengembangan UMKM,” kata Aditya.
Ia juga menilai bahwa keterbukaan BPS dan jaminan kerahasiaan data menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan para pelaku usaha.
“Pendekatan seperti ini perlu dipertahankan agar pelaku usaha merasa aman dan mau memberikan data yang valid,” tambahnya.
Win Rizal mengakui bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan sensus ekonomi adalah menjangkau para responden dari kalangan usaha, yang biasanya lebih sulit dibandingkan rumah tangga. Namun, BPS berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh data, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Menutup kegiatan, Win Rizal juga menyinggung kondisi ekonomi Bengkulu yang relatif stabil. Ia menyebutkan bahwa tingkat inflasi Bengkulu berada pada kisaran 0,18 persen, menunjukkan stabilitas harga yang tetap terjaga.
“Inflasi kita masih dalam rentang aman, menandakan perekonomian Bengkulu tetap stabil,” tutupnya.
